Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyinggung para anggota TNI/Polri yang tak kunjung menyatakan sikap seperti para akademisi dan Guru Besar terkait kondisi Indonesia saat ini.

Menurut Gatot, negara saat ini berada di ambang kehancuran.

"TNI-Polri yang dilantik, sampai sekarang masih diam. Padahal negeri ini sedang tidak baik-baik saja dan akan tercabik-cabik," ujar Gatot dalam acara diskusi bertajuk Pemilu 2024: Titik Krusial Demokrasi dan Dampak Potensial Kecurangan yang diselenggarakan ICMI, Senin (5/2/2024).

Dia pun membandingkan dengan para guru besar yang berani menyatakan sikap.

Menurut Gatot, keberanian para guru besar dalam hal ini jauh lebih besar dibanding para prajurit yang terlatih memegang senjata.

"Sebagai abdi negara, pelindung negeri ini, di manakah engkau TNI-Polri ketika negara ini akan tercabik-cabik? Malu. Malu. Para guru besar yang tidak pernah pegang senjata, tidak pernah dilatih, dengan gagah berani seperti itu," kata Gatot.

Sebagai informasi, sejumlah akademisi dari berbagai kampus telah menyatakan sikap atas dinamika perpolitikan menjelang Pemilu 2024.

Pernyataan sikap pertama kali disampaikan para akademisi Universitas Gadjah Mada yang tertuang dalam Petisi Bulaksumur.

Petisi itu dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya seperti dikutip dari website resmi UGM.

Baca juga: Hasto Respons Tudingan PDIP Gerakan Akademisi-Kampus: Mana Ada Kampus Bisa Diintervensi

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.