Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alumni dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyampaikan "Seruan Ciputat", menyikapi kondisi berbangsa dan bernegara kekinian.

Turut hadir hadir dalam pernyataan sikap itu yakni sejumlah guru besar dan alumni UIN Jakarta da diantaranya Saiful Mujani (Guru Besar FISIP UIN), Masri Mansoer (Fakultas Ushuluddin/1982, Guru Besar), dan Andi Salman Manggalatung (Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta).

Baca juga: Daftar Sivitas Akademika Kampus yang Kritik Jokowi, Ada UI, UGM, hingga UMS

Kemudian Dzuriyatun Toyibah (FISIP,  IAIN 1995, Guru Besar) Ray Rangkuti, Neng Dara Affiah, (FU/Perbandingan Agama/1987), dan puluhan guru besar serta alumni lainnya.

Ada pun pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Guru Besa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani.

Dalam pernyataan sikap tersebut, satu di antaranya menyoroti ketidaknetralan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

Padahal sebagai kepala negara, Presiden Jokowi seharusnya menjadi pengayom dan bersikap netral.

"Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu," kata Saiful Mujani, di Kampus UIN Jakarta, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Makna Jaket Varsity yang Dikenakan Ganjar-Mahfud di Debat: Wujud Apresiasi pada Sivitas Akademika 

Ada pun berikut pernyataan sikap civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

[SERUAN CIPUTAT]

PERNYATAAN SIKAP

ALUMNI DAN CIVITAS ACADEMICA UIN SYARIF HIDAYATULLAH,  CIPUTAT JAKARTA

Menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024, dan umumnya pengelolaan pemerintahan serta demokrasi yang beradab & beretika, maka kami alumni dan civitas academica UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil, dan jujur. Menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai dan sebagainya, serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun. Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia.

2. Mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu.

3. Mendesak Presiden agar dengan sungguh‐sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Aktivitas Presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon bukanlah sikap seorang Presiden sebagai negarawan. Situasi ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerintah secara nasional, tapi juga  menimbulkan ketidaksolidan dan ketidaknyamanan anggota kabinet. Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional. Padahal, berulangkali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024 ini. Namun hari demi hari, yang diperlihatkan adalah tindakan yang cenderung sebaliknya, menambah kepiluan dalam pelaksanaan pemilu/pilpres dan pengelolaan keadaban demokrasi kita.

4. Pengelolaan keadaban/akhlak demokrasi ini sudah semestinya tidak dipandang sekadar seperangkat aturan tertulis. Aturan tentang boleh tidak boleh. Lebih dari itu, keadaban/akhlak demokrasi juga berhubungan erat dengan manfaat atau mudharat bagi kepentingan masyarakat. Sejak putusan MK atas uji materi No 90/2023 ditetapkan, keadaban/akhlak  demokrasi kita terus menerus merosot. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban untuk menjaga dan menjadi contoh bagaimana keadaban/akhlak berdemokrasi itu menjadi laku kehidupan bernegara.

5. Mendesak Kepolisian RI untuk bersikap independen dan profesional. Tidak menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara. Tidak juga dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat. Polri adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Bukan alat Presiden. Maka dan oleh karena itu, Polri sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu.

Ciputat, 5 Februari 2024

Berikut sekilas profil para civitas akademika dan alumni UIN Jakarta yang menyampaikan sikap kritis terhadap demokrasi di Indonesia.

1. Saiful Mujani

Dilansir dari https://ppim.uinjkt.ac.id, Saiful Mujan lahir di Serang, 8 Agustus 1962.

 Dia menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1989. Bersama rekan-rekan intelektual IAIN Jakarta, ia mendirikan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) dan menjadi peneliti senior di lembaga itu. Saiful juga tercatat sebagai pendiri jurnal internasional Studia Islamika dan Jurnal Ulumul Qur’an.

Saiful meraih gelar Master of Arts pada tahun 1998 dan Doctor of Philosophy tahun 2003 di Ohio State University dalam bidang political science. DIa menulis disertasi berjudul ‘Religious democrats: Democratic culture and Muslim political participation in post-Suharto Indonesia’. Disertasi ini menjadi disertasi terbaik Ohio State University tahun 2004.

Sekembalinya dari Amerika Serikat, Saiful bergabung dengan Lembaga Survei Indonesia dan menjadi executive director di lembaga itu selama tiga tahun 2005-2007. Hingga saat ini, dia masih tercatat sebagai peneliti di lembaga tersebut. Pada tahun 2011, Saiful Mujani mendirikan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), sebuah lembaga penelitian dan konsultansi politik dan kebijakan berbasis riset.

Saiful Mujani adalah ilmuwan politik pertama di luar Amerika Serikat yang dianugerahi penghargaan prestisius Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award dari American Political Science Association (APSA). 

Penghargaan yang sama diberikan kepada ilmuwan politik ternama seperti Samuel P. Huntington, Mancur Olson, dan Sidney Tarrow.

Saiful juga aktif menulis di banyak jurnal internasional, seperti American Journal of Political Science, Journal of Democracy, dan Comparative Political Studies. Salah satu artikelnya yang terbit di American Journal of Political Science (2012) terpilih menjadi artikel terbaik di dalam konferensi tahunan APSA tahun 2009.

Dalam waktu dekat, dua karya kolaborasinya “Critical Democrats” dan “Piety and Public Opinion” akan diterbitkan penerbit akademik paling bergengsi di dunia, Cambridge University Press dan Oxford University Press.

2. Masri Mansoer

Masri Mansoer merupakan guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. 

Dia mengajar pada program studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam.

3. Andi Salman Maggalatung 

Andi Salman Manggalatung adalah guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dia mengajar pada program studi Ilmu Hukum.

4. Ray Rangkuti

Ahmad Fauzi, atau yang dikenal sebagai Ray Rangkuti, lahir 20 Agustus 1969.

Dia adalah seorang aktivis dan pengamat politik Indonesia. Merupakan alumnus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti juga ikut aktif dalam gerakan reformasi untuk menumbangkan otoriter Orde Baru.