TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang kekecewaan terhadap Presiden Jokowi terus berdatangan.

Akademisi dan para aktivis demokrasi di sejumlah kampus menilai Jokowi telah merusak proses demokrasi Pemilu 2024 karena berupaya membangun dinasti politik melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres.

Apalagi putusan MK itu disinyalir sengaja meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 yang pada akhirnya membuat Ketua MK Anwar Usman harus dipecat.

Sementara Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mendapatkan sanksi berupa teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Aktivis 98 Prijo Wasono mengatakan hasrat politik Jokowi sudah mulai terlihat berubah di periode kedua menjabat presiden.

Terutama saat Jokowi memasukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk ke jajaran kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pertahanan.

Padahal, kata Prijo, Jokowi telah berjanji akan menuntaskan masalah pelanggaran HAM yang diketahui melibatkan Prabowo Subianto.

“Jokowi dengan berbagai cara berupaya agar Gibran ini lolos sebagai cawapres. Gerakan ke sana sebenarnya sudah kelihatan lama. Jadi meskipun keputusan MK belum disahkan waktu itu tapi setelah Gibran menjadi Wali Kota Solo, konsolidasi relawan Gibran sudah mulai dijalankan di berbagai kota,” kata Prijo Wasono dalam diskusi daring bertajuk Seruan Moral Bergema: Dejavu 98 Apakah Terulang? yang digelar Forum Intelektual Muda, Senin (5/2/2024) malam.

Ia menegaskan langkah Jokowi memasukkan Prabowo Subianto sebagai bagian dari pemerintahan dan konsolidasi relawan untuk kepentingan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka telah membuat kecewa para aktivis yang sebelumnya cukup mengapresiasi kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara.

Bagi aktivis 98 yang masih memegang idealisme gerakan, menurut dia, bagaimanapun orang tidak bisa mencitrakan Prabowo sebagai tokoh bersih.

Sebab, kata dia, Prabowo jelas terlibat dalam kasus penculikan aktivis 98 seperti Wiji Thukul yang tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini.

“Wiji Thukul sampai sekarang tidak diketahui dimana, Surya juga tidak diketahui ada dimana, ada satu lagi ditemukan meninggal di Magetan itu hilang,” tutur Prijo.

Jokowi, lanjut Prijo, sempat berjanji akan menuntaskan persoalan HAM dan mencari tahu keberadaan Wiji Thukul.

Namun, di akhir periode kedua, Jokowi bersikap sebaliknya karena malah berkoalisi dengan Prabowo.