TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah sivitas akademik dari berbagai perguruan tinggi maupun swasta menyampaikan kritik pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kondisi politik, hukum, sosial, dan demokrasi saat ini jelang Pemilu 2024. 

Mereka yang terdiri atas guru besar, dosen, hingga alumni itu juga menuntut agar pemilu dan pilpres dapat berjalan semestinya, yakni jujur dan adil. 

Kritik terhadap Jokowi itu makin masif sepekan terakhir ini, dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta lewat 'Petisi Bulaksumur' pada Rabu (31/1/2024) lalu.

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut, sikap para akademisi itu adalah bentuk sinyal merah bagi pemerintahan dan partai politik.

"Itu sinyal merah, ya, lampu merah buat politik nasional kita," kata Cak Imin, di Sragen, Jawa Tengah, Senin (5/2/2024) dikutip TribunSolo.com. 

Cak Imin meminta pemerintah maupun elite politik tak menganggap remeh kritikan itu. 

Ia meminta hal tersebut menjadi evaluasi ke depannya. 

"Kita harus waspada untuk memperbaiki terutama pemerintah dan partai-partai harus memperbaiki diri,” tambahnya. 

Cak Imin khawatir bila diteruskan seperti ini, rakyat memvonis pemerintah dan menjadi catatan buruk bagi sejarah bangsa Indonesia. 

“Supaya tidak ada vonis rakyat. Kalau rakyat vonis chaos berarti kan," jelas dia.

"Ini peringatan catatan buruk demokrasi kota,” imbuhnya.

Baca juga: Sivitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, Cak Imin Singgung Sinyal Merah dan Vonis Rakyat 

Pria yang juga Wakil DPR RI tersebut juga membuka opsi agar DPR memanggil beberapa menteri yang berkaitan dengan isu yang sedang disorot.

"Saya lagi cuti sejak pemilu. Mungkin DPR RI bisa melakukan pemanggilan menteri-menteri terkait dengan keprihatinan itu,” tuturnya.

Anies: Becik Ketitik Ala Ketara