TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2019 lalu menyisakan duka.

Setidaknya, ada 894 orang petugas petugas Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara (KPPS) yang meninggal dan sebanyak 5175 orang sakit.

Menurut Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut Kementerian Kesehatan dr Nida Rohmawati, MPH ada beberapa faktor risiko jatuhnya korban pada saat itu.

Baca juga: Cegah Kisah Kelam Pemilu 2019, Ketahui Faktor Risiko Gangguan Kesehatan Petugas  KPPS

Diantaranya karena beban kerja yang berat dan ada perubahan sistem, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan calon anggota legislatif.

Dengan disatukannya pemilihan, maka beban kerja menjadi sangat berat.

Selain itu analisis dari pemerintah adanya petugas dengan usia yang sudah lanjut, kebiasaan merokok dan minum alkohol hingga jam tidur yang kurang.

Baca juga: Kepolisian Ingatkan Petugas KPPS Soal Peran Strategis Ciptakan Pemilu Damai dari TPS

Disusul dengan jam kerja di atas 20 jam serta adanya penyakit penyerta atau komorbid.

"Dan juga ada dengan kondisi tidak sehat, ada meningitis bahkan. Meninggal karena
meningitis dan masalah ginjal,"kata Nida saat talkshow Kesiapan Kesehatan di Pemilu
2024 secara virtual, Senin (5/2/2024).

Jurus 4C Agar Petugas KPPS Tetap Sehat

Untuk mencegah terulangnya tragedi ini, dr Nida pun mengimbau petugas KPPS melakukan 4C. C yang pertama adalah cukup tidur.

Petugas perlu tidur minimal 6-8 jam sehari.

"Saat ini mereka sudah sangat sibuk, katanya sampai begadang menyiapkan tempat,
kertas suara. Jangan begadang kurang tidur berhari-hari menjelang hari H,"ujar Dr
Nida.

Selanjutnya C yang kedua adalah cukup minum. Petugas KPPS berisiko dehidrasi karena kekurangan minum. Menurut dr Nida, dehidrasi menjadi risiko terjadinya kesakitan dan kematian pada 5 tahun lalu.

"Kami harapkan jangan lupa minum air putih. Kurangi minum kopi, minuman manis
atau minuman kemasan manis,"pesannya.

Untuk mereka yang sakit, tidak dianjurkan mengonsumsi minuman berenergi.

"Itu tidak kita anjurkan sama sekali. Tubuh sedang kelelahan, metabolisme kecapekan ditambah
minum energi digenjot lagi. Tubuh dipaksa dan minum alkohol,"tegasnya.

Kemudian C yang ketiga adalah cukup makan. Jangan hanya makan snack, lupa makan.

C keempat cukup olahraga. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh puskesmas (di Indonesia), ada 10.416 puskesmas menyelenggarakan senam bersama petugas Pemilu,"ujarnya.

Puskesmas Siaga

Sementara itu Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Obrin Parulian menyebut pihaknya akan menyiapkan operasional puskesmas selama 24 jam selama agenda pemilihan umum tahun 2024.

"Kemudian kita di puskesmas, di rumah sakit siap memberikan pelayanan khusus untuk pemilu. Puskesmas kita pun siagakan 24 jam. Dengan beberapa mekanisme, kita akan koordinasikan bersama; ujarnya.

Terkait mekanisme, memerlukan koordinasi. Menyangkut tentang ketersediaan ambulans di puskesmas untuk proses rujukan ke rumah sakit, hingga penyediaan kontak darurat 119. Ia memastikan sistem kesehatan di Indonesia telah siap menyambut perhelatan Pemilu 2024.

Termasuk koordinasi lintas program dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, hingga Pusat Krisis Kemenkes.

Selain itu, komitmen ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kemenkes.

Penandatanganan ini dalam hal pemeriksaan kesehatan bagi calon petugas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pelayanan kesehatan saat
penyelenggaraan pemilu. Kemudian Kemenkes juga menjadi bagian dari tim koordinasi
monitoring evaluasi surat edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan BPJS Kesehatan tentang skrining kesehatan dan optimalisasi kepesertaan JKN bagi seluruh petugas pemilu.

Konsultasi Jiwa

Selain layanan Puskesmas 24 jam, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan layanan kesehatan jiwa bagi mereka yang kalah dalam pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Pasca pemiihan, bagi mereka yang tidak bisa menerima dengan lapang dada, menjadi sedikit depresi, mungkin berat lagi. Itu memang sudah kita siapkan program kesehatan jiwa," kata Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Usia

Lanjut Kementerian Kesehatan dr Nida Rohmawati, MPH. Dr Nida pun menjelaskan jika layanan kesehatan jiwa akan disediakan di puskesmas serta ada juga pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP.

"Semua puskesmas ini sudah kami siapkan dan tentu saja rujukan ke rumah sakit ini, dan
langkah kita selanjutnya," jelasnya.

"Sekarang kita siapkan penyelenggaraan. Setelah selesai penyelenggaraan kita bersiap diri lagi jika ada orang-orang membutuhkan pertolongan pertama pada luka psikologis," tambahnya.

Senada dengan dr Nida, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes Obrin Parulian mengiyakan pihaknya memang telah menyiapkan layanan tersebut.

"Jadi dari Kemenkes juga menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan. Secara spesifik sudah ada 
beberapa rumah sakit khusus untuk jiwa. Beberapa rumah sakit umum memiliki layanan kesehatan jiwa sudah kita siapkan,"jelas Obrin.

"Tentu ini bukan sesuatu yang kita harapkan. (Tapi) seandainya ada harus dirawat karena permasalahan kejiwaan pascapemilihan," tambahnya.

Lebih lanjut, Obrin menjelaskan jika ketika seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau
legislatif, tentu akan melalui pemeriksaan kesehatan.

"Harusnya dari segi deteksi, artinya orang yang sudah mendapatkan sertifikat sehatnya,
secara jasmani dan rohani dia sudah sehat," kata Obrin. (Tribun Network/ais/wly)