TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Poros Pemuda Revolusioner menilai ada upaya perebutan suara di balik gerakan pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Gerakan dengan tagar #MakzulkanJokowi sebut terlihat jelas merupakan permainan para elit yang terlibat dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 dan tak terkait sedikitpun dengan kepentingan Rakyat Indonesia. 

Untuk itu, Koordinator Poros Pemuda Revolusioner Ahmad Setiawan mengajak pemuda dan mahasiswa agar dapat berpikir kritis sehingga menghasilkan tindakan yang selaras dengan kepentingan rakyat.

"Bukannya malah terbawa isu yang dihembuskan oleh segelintir elit politik demi kepentingan mereka," kata dia dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/2/2024)

Menurutnya, pemuda dan mahasiswa seharusnya membelejeti seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berlaga di Pilpres 2024, bukan hanya satu pasangan calon saja. 

"Hal ini sangat penting agar Rakyat Indonesia memiliki informasi yang jelas sebelum menggunakan hak politik yang mereka miliki pada 14 Februari 2024 nanti," kata dia

Kemudian Ahmad mengutip hasil survei LSI pada 16 sampai 26 Januari 2024 lalu, di manatingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi masih sangat tinggi berkisar di 80,8 persen, hal serupa juga terjadi pada elektabilitas Paslon 02 yang berkisar di 50,7 persen.

"Elektabilitas 02 kemungkinan besar merupakan Jokowi Effect, karena pasangan Prabowo-Gibran dianggap melanjutkan program-program kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf," katanya.

"Sehingga menjadi logis, kenapa akhir-akhir ini narasi serta isu pemkzulan Jokowi di-framing serta dipropagandakan secara masif," kata dia

Dia menilai kondisi ini digunakan lawan-lawan politik mereka untuk merebut suara, terutama dari kalangan milenial dan generasi Z yang mendominasi jumlah pemilih di Indonesia (56,45 persen). 

"Maka kami menilai, digunakanlah sejumlah elemen pemuda dan mahasiswa hingga perguruan tinggi negeri untuk menyebarkan narasi 'Makzulkan Jokowi' dengan tujuan untuk menggerus elektabilitas rival mereka," kata dia

Dia menambahkan salah satu gerakannya adalah munculnya deklarasi yang dilakukan civitas akademika sejumlah perguruan tinggi. 

"Tak salah kampus ikut bersuara terkait pesta demokrasi, namun sebaiknya para guru besar juga mau berpikir kritis dan mendahulukan kepentingan rakyat. Lagi-lagi, bukannya menjadi alat kelompok politik tertentu dalam menghancurkan elektabilitas lawannya," kata Ahmad.

Ahmad mengatakan jika kampus mampu bertindak kritis terhadap situasi politik yang terjadi, maka kampus juga seharusnya bisa mewujudkan pendidikan yang progressif, demokratis, ilmiah dan pro rakyat.

Baca juga: Ramai Sivitas Akademika Kritik Jokowi, Puan: DPR Selalu Dorong Pemilu Jujur Adil

"Bukannya dengan terus membebani mahasiswa dan orang tua mereka dengan terus menaikan UKT dan memberikan solusi pinjaman online atau pinjol bagi mahasiswa yang menunggak pembayaran kuliah," kata Ahmad

"Menyikapi situasi yang terkadi, dengan ini kami Poros Pemuda Revolusioner menyatakan sikap: Menolak Politisasi Kampus, Pemuda Bukan Mesin Suara, Kembalikan Pemilu Sebagai Ruang demokrasi Seutuhnya Bagi Rakyat," pungkasnya