Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Diminta Megawati Netral dan Tak Intimidasi Rakyat, Polri: Jika Ada Pelanggaran Akan Ditindak Tegas

Megawati Soekarnoputri menekankan agar aparat keamanan TNI-Polri untuk tidak mengintimidasi rakyat khususnya dalam Pemilu 2024. Apa kata Kabaharkam?

Penulis: Abdi Ryanda Shakti
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Diminta Megawati Netral dan Tak Intimidasi Rakyat, Polri: Jika Ada Pelanggaran Akan Ditindak Tegas
Tribunnews.com/Abdi Ryanda
Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran memberikan keterangan terkait netralitas Polri dalam Pemilu 2024 di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Rabu (7/2/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri menekankan agar aparat keamanan TNI-Polri untuk tidak mengintimidasi rakyat khususnya dalam Pemilu 2024.

Terkait itu, Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran mengatakan Polri sudah mempunyai fungsi pengawas terkait itu baik di internal maupun eksternal.

"Tugas kita adalah pengamanan kontestasi jadi tugas kita adalah menekankan kepada tugas pengamanan tahapan Pemilu. jadi kalau ada isu bahwa polisi tidak netral dan sebagainya saya kira sudah ada ruang-ruang yang disiapkan untuk itu," kata Fadil di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Rabu (7/2/2024).

"Di internal kami ada Propam, ada Irwasum di luar saya kira demikian juga ada ruang untuk menyampaikan," sambungnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah membuat aturan terkait netralitas Korps Bhayangkara.

Jika ada pelanggaran, kata Fadil, maka akan ada sanksi tegas yang akan dilayangkan kepada pelanggar tersebut.

BERITA REKOMENDASI

"Kemudian kapolri menyampaikan dalam berbagai kesempatan jika ada pelanggaran apapun itu pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri meminta kepada aparat pengamanan TNI-Polri untuk tidak mengintimidasi rakyat.

Hal ini dikatakan Megawati saat memberi sambutan di acara Hajatan Rakyat dan Kampanye Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI perjuangan adalah partai sah di republik ini artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya Pemilu," kata Megawati.

Megawati mengatakan jika Pemilu ini merupakan hak rakyat dan tidak diintimidasi terutama dengan kekuasaan.


"Jadi kalau mulai hari ini ibu ndak mau lagi dengar, memangnya polisi itu iku sopo yo? Ayo, jangan sok aksi lho. Eh eh eh, panglima itu sopo yo? Ayo ngomongnya keras kenapa sih? Artinya di sini mu belum punya keberanian seperti ibu, kenapa, kalau ibu enggak takut, ibu tahu hak ibu," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga terlihat menyinggung kasus Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono soal dugaan hoaks aparat tidak netral di Pemilu 2024.

"Enak aja, anak orang dipanggil polisi, itu tahu gak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil," ungkapnya.

Selain itu, soal Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda yang kritik Jokowi.

“Kamu sama polisi, sama aparat-lah, sama panglima-lah, sama ASN-lah jangan sekali kali lagi mulai hari ini betul ndak? Kalau dia mau datang, ibu aja udah hmmm hmm, enggak usah ibu rangkul aja, pangkat lo apa sih? Jenderal?” ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas