Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi dugaan surat suara yang sudah tercoblos di kolom salah satu paslon di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di Malaysia.

Ganjar meminta Bawaslu untuk memeriksa agar segera ditindaklanjuti dugaan tersebut.

"Bawaslu segera menindaklanjuti, periksa," kata Ganjar pada sela-sela kampanye di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

Terpisah, anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya bakal menelusuri ihwal dugaan surat suara tercoblos di Malaysia tersebut.

"Kami akan mengirim tim untuk melakukan pendalaman terhadap semua informasi berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia baik pemungutan suara pos maupun KSK (kotak suara keliling)," kata Idham saat dikonfirmasi.

Hingga saat ini KPU masih belum dapat mengonfirmasi apakah surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu itu benar atau tidak. Pihaknya bakal mengecek keaslian dari surat suara itu lebih dulu.

"Ya itu lah fungsi dari tim yang akan diturunkan ke PPLN Malaysia. Segera (kami konfirmasi)," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Respons Kritik Ahok Soal Kinerja Jokowi: Itu Orang, Saya Kira Otaknya Perlu Diperiksa

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mendapat informasi dugaan kecurangan terkait surat suara di Malaysia.

Pihaknya menyebut, ribuan surat suara sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman pada Selasa (6/2/2024).

Dari bukti video yang diperoleh, sejumlah orang tampak mencoblos surat suara untuk paslon nomor urut 3.

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Ungkap Suasana Kabinet Jokowi Aman Tapi Kinerja Menurun

Habiburokhman bahkan menayangkan video dugaan kecurangan itu dalam konferensi pers.

Menurutnya, aksi kecurangan tersebut terjadi di Malaysia.

Pelakunya diduga adalah Panitia Pemilihan Luar Negeri dan pihak Kedutaan Besar di Malaysia.

"Kami duga kuat aktivitas pencoblosan itu melibatkan PPLN dan oknum pegawai Kedubes RI di Malaysia," kata Habiburokhman, dikutip dari Tribunnews, Selasa (6/2/2024).

Lebih lanjut, Habiburokhman meminta agar Bawaslu untuk menindaklanjuti masalah tersebut secara hukum.

Temuan ini nantinya juga akan dilaporkan secara resmi ke Bawaslu.