TRIBUNNEWS.COM - Eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, lebih memilih menjadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan (Menkeu) ketimbang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikannya saat ditanya oleh rapper Young Lex dalam acara bertajuk ‘Ahok is Back’ yang digelar di Jakarta, Kamis (8/2/2024).

Awalnya, Ahok menceritakan saat bertanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait bantuan yang bisa dirinya berikan di pemerintahan.

Lalu, sambungnya, Jokowi justru bertanya balik terkait bantuan seperti apa yang dapat diberikan Ahok.

Lantas, Ahok pun menjawab ingin menjadikan perusahaan yang berada di sektor industri agar tidak bangkrut.

“Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut, Pak. Ini cerita dalam tahanan lho, 2018,” katanya.

Ahok mengatakan ingin melakukan hal tersebut lantaran menurutnya, impor yang dilakukan telah membuat perusahaan atau industri kecil bangkrut.

Kemudian, dia mengungkapkan cara pemerintahan Singapura di era kepemimpinan Lee Kuan Yew di mana untuk membangun negara berawal dari perbaikansektor bea cukai terlebih dahulu.

Selain itu, Ahok pun turut mengutip pernyataan Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang menyebut pemerintah hanya bisa memproteksi para pengusaha lewat tarif bea masuk atau impor hingga 2020.

Namun, sambungnya, pemerintah tidak bisa lagi memproteksi para pengusaha lantaran adanya aturan dari World Trade Organization (WTO).

“Tapi nanti tahun 2020-an, kita sudah tidak bisa karena WTO bakal keluarkan peraturan tarif impor sembarangan,” katanya menirukan pernyataan Soeharto.

Baca juga: TKN Sebut Ahok Halusinasi Soal Ditawari Posisi Menteri Jika Gabung 02: Masuk Akal Nggak Sih?

Berkaca dari problematika ini, Ahok pun menawarkan diri kepada Jokowi untuk menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai.

“Saya jamin penyelundupan setop karena zaman Pak Harto, penyelundup itu subversif, mematikan industri berarti membuat PHK begitu banyak.”

“Kalau PHK begitu banyak, semua penjualan akan macet, pajak semua akan turun, ini negara bisa bangkrut,” kata Ahok.

Namun, kini, Ahok menegaskan tidak bisa menjabat lagi menjadi Dirjen Bea Cukai lantaran faktor umur.

Kembali terkait menjawab pertanyaan Young Lex, Ahok menegaskan enggan untuk menjadi Ketua KPK lantaran kewenangannya yang terbatas.

Alhasil, mantan Bupati Belitung Timur itu pun lebih memilih Jaksa Agung.

“Kalau gua jadi Jaksa Agung, yang pertama gua lakuin apa coba? Gua bikin list, jadi pembuktian deficit implacement, toh. Jadi kalau mau pejabat, harta lu berapa, pajak lu bayar berapa, itu sesuai atau nggak,” ujarnya.

Selain Jaksa Agung, Ahok pun lebih memilih menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) jika diberi kesempatan untuk menjadi pejabat.

Dia beralasan memilih Menkeu seperti cita-citanya ketika ingin menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai yaitu menghapus penyelundupan.

“Kan Bea Cukai di bawah gua. Tapi, menteri tolong perbaiki gajinya dong,” kelakar Ahok.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024