Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG - Ketua Umum DPP PKB yang juga cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, meyakini tiga dosen yang ada di film dokumenter Dirty Vote, adalah orang-orang yang berintegritas dan independen.

Hal itu dissmpaikan Cak Imin, usai berziarah ke makam KH. Abdul Wahab Hasbullah, di Jombang, Jawa Timur, Senin (12/2/2024).

Baca juga: Terkait Film Dokumenter Dirty Vote, Begini Tanggapan Gibran

"Bahwa orang-orang yang berintegritas kayak Bivitri, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, itu orang-orang yang berintegritas, saya kira independen. Tidak di pihak manapun," kata Cak Imin.

Ada pun, ketiga akademisi dalam film tersebut adalah Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari dan Bivitri Susanti.

Film tersebut mengungkapkan berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.

Baca juga: Muncul Film Dirty Vote, Airlangga Hartarto Minta Pemilu Tidak Dibuat Keruh

"Secara alur saya sudah melihat (film Dirty Vote). Insyaallah ini momentum pembelajaran pemilu tahun ini. Makanya saya sangat mendukung film ini," ucap Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin mengapresiasi hadirnya film dokumenter tersebut.

Menurutnya, film ini menggabungkan unsur akademik, etik, dan moral.

"Kayak film hiburan, ini menarik sekali lah.harus jadi pelajaran semua. Kalau bikin film mencerdaskan, sangat sangat laku ternyata," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, menyongsong tiga hari lagi pemilihan pada 14 Februari, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu.

Dokumenter berjudul “Dirty Vote” tayang hari ini mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal YouTube.

Dirty Vote persisnya dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini.

Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.

Baca juga: Hasto: Film Dirty Vote Gambarkan Tekanan Dialami Ganjar-Mahfud dan PDIP, Tak Nyangka Jokowi Berubah

Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.

Tentu saja penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data.

Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.

Sederhananya menurut Bivitri Susanti, film ini sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara ini pada suatu saat, di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.

“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” kata Bivitri dalam keterangannya, Minggu (11/2/2024).