TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengomentari film dokumenter Dirty Vote, dengan menyatakan bahwa karya tersebut baru membongkar 25 persen dari masifnya dugaan praktik kecurangan di Pemilu 2024. 

Pernyataan JK ini dipandang mengarah ke narasi provokatif, karena dapat dimaknai bahwa praktik tersebut hanya 25 persen dari kenyataannya.

"Jika kita baca di salah satu media online dia menyampaikan di dalam film Dirty Vote itu baru 25 persen yang disampaikan. Jadi seolah-olah mau membangun narasi kecurangan itu lebih daripada 25 persen. Dan ini juga dilakukan pada saat masa tenang pemilu,” kata Koordinator Kawan Indonesia (KAWI), Arief Dharmawan kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Menurut Arief, JK selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) semestinya bersikap netral dan menunjukkan kenegarawanan sesuai prinsip organisasi yang dipimpinnya.

Apalagi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI, tercantum prinsip kepalangmerahan terkait netralitas.

Baca juga: Jusuf Kalla Optimis Pilpres 2024 Dua Putaran

“Jelas kok AD/ART PMI mengatur tentang netralitas bagi siapapun yang ada di dalam PMI termasuk Pak JK sebagai Ketua Umum, bunyinya dalam AD/ART bahwa agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi,” terang Arief.

JK soal Film Dirty Vote: Masih Ringan Dibanding Kenyataan

JK sebelumnya mengatakan ilm dokumenter 'Dirty Vote' yang berisi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. masih ringan dari kenyataannya. Ia menyatakan demikian setelah menyaksikan film tersebut.

“Film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian, tapi bagi saya, saya kira ini Dirty Vote, masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu,” kata JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

Menurutnya, dokumenter tersebut baru 25 persen dari peristiwa yang terjadi selama masa Pemilu. 

"Kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya," kata JK.