Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyambut rencana PDI Perjuangan (PDIP) yang akan menjadi oposisi. Hal tersebut jika nantinya KPU resmi memutuskan Prabowo-Gibran menjadi pemenang pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, saat ini Prabowo-Gibran masih dinyatakan unggul berdasarkan hasil real count KPU dari hasil data hampir 50 persen. Paslon koalisi Indonesia maju itu unggul dengan angka sekitar 56 persen.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyampaikan bahwa rencana PDIP untuk menjadi oposisi merupakan tidaklah haram. Dia memuji oposisi adalah tugas yang mulia.

"Menjadi opisisi dalam sebuah negara itu hal yang tidak haram, malah mulia," kata Nusron saat dikonfirmasi, Jumat (16/2/2024).

Lebih lanjut, Nusron menambahkan nantinya PDIP diharapkan menjalankan fungsi check dan balance terhadap kekuasaan.

"Melaksanakan fungsi check and balance dalam kekuasaan dan sistem demokrasi kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.