TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan pihaknya serius soal usulan hak angket untuk usut dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Hal itu sekaligus membantah pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, yang menyebut usulan itu hanya gertakan politik semata. 

Meski demikian, Ganjar tak mempersoalkan penilaian Jimly itu.

"Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja," kata Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

"Kami tidak pernah tidak serius," tegasnya. 

Ganjar pun meminta, setidaknya DPR RI segera menggelar rapat kerja (Raker) untuk membahas dugaan kecurangan pemilu itu. 

"Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II saja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker saja dulu," kata Ganjar. 

Dari raker itu, kata Ganjar, bisa menentukan langkah selanjutnya apakah akan menggunakan hak angket atau opsi lain untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu ini. 

"Minimum Raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain."

"Tapi biar saja kemudian, yang punya keinginan untuk angket biar berjalan. Dinamikanya biar berjalan," ujar Ganjar. 

Lebih lanjut, Ganjar memastikan, Fraksi PDIP di DPR setuju soal hak angket.

Baca juga: Ketua Bawaslu RI Sebut Hak Angket Kewenangan DPR, Bukan di Bawaslu

Sebab, kata Ganjar, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sudah menyatakan siap akan usulan tersebut. 

"Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya,” pungkasnya.

Ganjar menegaskan pihaknya, termasuk cawapresnya, Mahfud MD, kompak soal usulan hak angket ini. 

Jimly Sebut Hanya Gertakan