TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menilai hak angket baik untuk dua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat.

Jusuf Kalla berpandangan hak angket dapat menjadi momen bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 ini.

Sementara itu, dari pihak penggugat, hak angket dapat digunakan untuk menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul.

“Tentunya, hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah."

"Jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan," kata JK dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024), dilansir WartaKotalive.com.

Lebih lanjut, pria berusia 81 tahun itu berpesan supaya pihak tergugat tak perlu khawatir dengan hak angket DPR itu.

Namun, apabila pihak tergugat merasa khawatir, maka itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada Pemilu 2024.

“Jalani saja, tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya," sambungnya.

Rencana Pertemuan JK dengan Megawati

Sementara itu, Jusuf Kalla dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kabar ini pertama kali disampaikan oleh politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Koalisi Perubahan Lempar Bola Panas Hak Angket ke PDIP, Mengapa Mega dan Ketua DPR Belum Bersuara?

Menurut Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin pertemuan itu satu di antaranya adalah untuk membahas hak angket.

Ujang memperkirakan bakal ada lobi politik supaya Megawati merestui Fraksi PDIP menggulirkan hak angket di DPR.

"Saya melihat itu (ada) lobi-lobi JK ingin Megawati mendorong hak angket bisa jadi," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (24/2/2024).

Meski begitu, dia mengingatkan bahwa hak angket adalah ranah ketua umum partai politik (parpol).

"Tapi sebenarnya apa kepentingan JK? karena bukan ketua umum tapi bisa jadi dia mentornya Anies, Anies ingin mendorong angket. Bisa jadi JK bertemu Megawati ingin mendorong hak angket," tuturnya.