TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). 

Rapat itu dihadiri oleh seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). 

Diketahui, rapat salah satunya membahas program makan siang gratis dari pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Membahas tentang program-program prioritas pak Prabowo. Termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Senin, (26/2/2024)

Bahlil mengatakan, secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025.

"Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas pak Prabowo Gibran."

"Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah pak Prabowo dan mas Gibran. Jadi pasti,"  katanya.

Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran tersebut bukan bermaksud untuk mendahului hasil penghitungan resmi KPU.

Pemerintah hanya melakukan simulasi seraya menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya.

Pernyataan Bahlik itu juga dibenarkan oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Rapat Dengan Seluruh Menteri KIM di Istana, Jokowi Bahas Program Makan Gratis Prabowo-Gibran

Ia juga mengatakan bahwa rapat kabinet membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Mahfud MD: Kurang Tepat 

Pembahasan itu mendapat kritik dari cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), itu menilai langkah tersebut kurang tepat.

Menurut Mahfud, belum saatnya program itu dibahas saat ini. 

"Mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ujar Mahfud MD di Jakarta Barat, Senin (26/2/2024) dikutip dari Wartakotalive.com. 

Mahfud menilai, pagu anggaran untuk program makan siang gratis bisa dimasukkan ke dalam APBN perubahan pada Juni 2025, apabila Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kendati demikian, Mahfud mengaku tak terlalu ambil pusing maupun memprotes soal hasil rapat kabinet itu. 

Ia menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.

"Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya. Mungkin saja itu."

"Kan tidak apa-apa juga, Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain. Ya itu saja menurut saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," pungkasnya. 

TPN Sebut Tak Pantas 

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, kabinet Jokowi tak pantas membahas program makan siang gratis. 

Sebab, proses Pemilu 2024 belum selesai. 

Menurutnya, Pemilu tidak hanya sekadar hari pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico, Senin (26/2/2024).

Chico menilai, pembahasan program makan siang gratis di masa saat ini menunjukkan etika politik semakin jauh dari pasangan Prabowo-Gibran.

"Ini dari awal sejak pencalonan Gibran dan jauh dari sebelum pencoblosan juga pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata kita bisa lihat tapi tidak juga diindahkan oleh Bawaslu."

"Dan tidak cutinya para menteri yang mendukung paslon 2 begitu juga kekuasaan dalam hal ini presiden yang secara terselubung melakukan kampanye," ucap Chico. 

Menurut Chico, hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran-pelanggaran etika dan norma-norma dalam berpolitik.

Kata Timnas AMIN

Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga mengkritik pembahasan tersebut. 

Timnas AMIN memandang bahwa rencana kebijakan terkait peningkatan gizi masyarakat sebaiknya melalui pembicaraan yang lebih teknokratis.

Selain itu, seharusnya kebijakan tersebut juga berlandaskan data dan fakta.

"Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokraris, yang berlandaskan hitungan yang transparan dan data fakta realita dan semakin teknokratis semakin profesional, semakin transparan semakin baik," kata co-capt Timnas AMIN, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Senin (26/2/2024).

Tom mengaku tak mau berkomentar lebih jauh, namun ia menekankan program seperti itu mestinya dibahas berdasarkan aspek sumber daya.

Tom mencontohkan program Anies-Muhaimin terkait pemanfaatan sumber daya kelautan dengan optimalisasi sektor perikanan untuk pemenuhan gizi.

"Antara gagasan yang mengusulkan peningkatan konsumsi susu besar-besaran dibandingkan misalnya gagasan Anies-Muhaimin memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah yang diolah menjadi sumber protein, yang lebih cocok buat masyarakat kita," ujar Tom.

Sebagian artikel ini telah tayang di wartakotalive.com dengan judul 'Mahfud MD Kritik Langkah Jokowi Bahas Anggaran Program Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet'

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku) (Wartakotalive.com/Nurmahadi)