Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

30 Anggota DPR Ini Didesak Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Desakan itu disampaikan GIAD dan PARa Syndicate, mencermati kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif pada Pemilu 2024, termasuk Pilpres 2024.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in 30 Anggota DPR Ini Didesak Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah Anggota DPR RI mengikuti sidang Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). DPR didorong menggulirkan hak angket Pemilu 2024. 

III. Fraksi PKB

1. Arzeti Bilbina
2. Daniel Johan
3. Faisol Reza
4. Hani Hayatul Wafiyah
5. A. Syaiful Huda
6. Ibnu Multazam
7. Luluk Nur Hamida
8. Maman Imanul Haq
9. Yanuar Prihatin

IV. Fraksi PKS

1. Anis Byarwati
2. Hidayat Nur Wahid
3. Mardani Ali Sera
4. Nasir Jamil

Ray mengatakan bahwa dari 30 nama ini, tiga di antaranya sudah menyatakan siap menandatangani.

Mereka adalah Irma Suryani (Fraksi Nasdem), Masinton Pasaribu (Fraksi PDI Perjuangan), dan Daniel Johan (Fraksi PKB).

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyatakan bahwa Pemilu 2024 bakal dikenang dalam dua hal media sosial (Medsos) dan bantuan sosial (Bansos).

Berita Rekomendasi

"Jadi Pemilu 2024 itu akan dikenang karena dua kata pertama medsos, kedua bansos," kata Julius.

Kemudian dikatakan Julius tidak ada yang substantif yang bisa dilihat dari Pemilu 2024. Ia lalu menyinggung soal bobroknya Pemilu 2024.

"Bobroknya sistem ini ditutup oleh kejanggalan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Yang mana seluruh lembaga survei pada saat jauh sebelum pemilu mengatakan siapa partai yang menang dan kemudian siapa presiden yang menang," kaya Julius.

Dan semuanya buyar, kata Julius, tidak ada satupun survei sesuai fakta saat ini.

"Quick count, real count sampai sekarang semuanya berbeda. Presidennya siapa, partai yang menang siapa, dan jumlahnya selisihnya cukup besar 8 sampai 10 persen. Itu cuma bisa dijawab dengan kebobrokan sistem. Yang memang sudah secara sistemik struktural diatur sedemikian rupa," tegasnya.

Kemudian Julius menyinggung soal distribusi bansos yang menurutnya sangat sistemik.

"Bansos ini secara sistemik. Memang sistem yang dilihat kira-kira adalah suara-suara yang kurang untuk ananda tercinta kemudian didistribusikan. Sampai kemudian mempengaruhi hasil survei elektoral. Kenapa? Orang tidak mau jawab kalau tidak memilih Gibran, takut tak dapat bansos, itu sistemik," jelasnya. (Tribun Network/ Yuda).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas