TRIBUNNEWS.COM - Program makan siang gratis untuk anak yang diinisiasi pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih menjadi sorotan.

Sebelumnya, program ini disebut turut menjadi pembahasan dalam sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju yang digelar di Istana Negara pada Senin (26/2/2024) lalu.

Hal ini sempat disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menyebut program makan siang gratis bakal dianggarkan sebesar Rp 15.000 per anak.

Namun, anggaran tersebut masih di luar pemberian susu gratis untuk anak.

Di sisi lain, ketika program ini masih menjadi program capres-cawapres, tetapi di Malaysia dan Singapura sudah diterapkan.

Bahkan, di Malaysia, program makan gratis untuk anak-anak seperti yang digaungkan Prabowo-Gibran ini sudah dilakukan sejak 1979 lalu.

Selengkapnya berikut penerapan program makan gratis untuk anak di Malaysia dan Singapura.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Aneh Makan Siang Gratis Dibahas di Istana: Janji Prabowo yang Bayar Jokowi

Malaysia

Dikutip dari pemberitaan The Straits Times pada 20 Januari 2020, pemerintah Malaysia telah mengimplementasikan program makan gratis sejak 1979 lalu.

Adapun program ini disebut Rancangan Makanan Tambahan (MRT) yang menyasar anak-anak sekolah dari keluarga sangat miskin.

40 tahun berselang yaitu pada 2019, pemerintah Malaysia memperluas program makan bagi anak-anak ini dan mulai berlaku pada Januari 2020.

Pemerintah Malaysia pun menjelaskan, selain siswa dari keluarga miskin, program makan gratis ini juga diterima bagi siswa penyandang disabilitas hingga masyarakat adat.

"Kita ingin berfokus kepada anak-anak yang sangat miskin untuk menjamin bahwa mereka tidak lapar ketika belajar di sekolah," kata Menteri Pendidikan Malaysia saat itu, Habibah Abdul Rahim.

Adapun fase pertama program makan gratis ini menganggarkan APBN Malaysia hingga 22 juta ringgit Malaysia atau setara Rp 72 miliar.

Pemerintah Malaysia pun telah mengalokasikan dana mencapai 289 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 949 miliar untuk program tersebut setiap tahunnya.

Pemerintah pun memulai program pemberian makan gratis tersebut kepada 4.000 siswa dari 100 sekolah di Malaysia.

Kementerian Pendidikan mengungkapkan ada dua kali pemberian makan gratis untuk siswa yaitu bagi yang masuk sekolah pagi, bakal memperolehnya pada pukul 07.00-07.30.

Sedangkan siswa yang masuk siang bakal mendapat makan siang gratis pada pukul 12.30 sampai 14.00.

Singapura

Senada dengan Malaysia, program makan gratis yang dilakukan di Singapura juga menyasar siswa dari keluarga kurang mampu.

Dikutip dari pemberitaan The Straits Times pada 15 September 2022, program ini pun diperluas dengan turut melakukan subsidi berupa transportasi dan peningkatan jumlah subsidi makan untuk anak-anaka yang masuk dalam Skema Bantuan Keuangan Kementerian Pendidikan (MOE).

Kementerian Pendidikan Singapura menjelaskan subsidi yang sebelumnya sebesar 2 dolar AS atau Rp 23 ribu per makanan menjadi 2,6 dolar AS atau sekitar Rp 30 ribu unutk tujuh kali makan dalam seminggu bagi pelajar sekolah dasar.

Baca juga: Kata Muhadjir Effendy, Budi Gunadi, Bahlil, AHY, dan Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis

Sementara, subsidi makanan bagi siswa sekolah menengah sebesar 3,5 dolar AS atau 40 ribu dari 2,9 dolar AS atau Rp 33 ribu untuk 10 kali makan seminggu.

Kendati demikian, syarat yang perlu dipenuhi terkait program makan gratis tidak hanya sekedar berlatar belakang keluarga kurang mampu, tetapi ada syarat-syarat lain yaitu:

1. Keluarga dengan penghasilan di bawah 1.900 dolar AS atau Rp 22 juta.

2. Seluruh saudara kandung yang sekolah di SD negeri atau pra sekolah wajib mengikuti program makan gratis.

3. Anak-anak harus menjadi pelajar dari sekolah di bawah naungan Kementerian Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Singapura.

Di sisi lain, tak seluruh siswa di Singapura memperoleh makan gratis ini.

Adapun siswa yang dimaksud yaitu yang bersekolah di sekolah swasta.

Hal tersebut lantaran program semacam ini biasanya ditanggung dan dikelola oleh pihak swasta.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)