Tanggapi Lonjakan Suara PSI, PPP dan PKS Singgung Hak Angket
PKS dan PPP sebut hak angket dapat digunakan untuk membongkar anomali kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat ini tengah menjadi sorotan berbagai pihak.
Tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyebut dugaan kecurangan Pemilu 2024 termasuk penggelembungan suara PSI dapat dibongkar melalui hak angket DPR RI.
Menurutnya, semua pihak mengetahui dan mempertanyakan dugaan penggelembungan suara partai berlambang mawar itu.
"Semua orang juga tahu tahulah, masa enggak ada yang tahu sih."
"Kan bagaimana dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam enggak ada pelonjakan, kok tiba-tiba dua hari terakhir terjadi pelonjakan," kata HNW saat ditemui di Jakarta, Senin (4/3/2024).
Lebih lanjut, ia mempersilakan semua pihak mengungkapkan bukti-bukti lonjakan suara PSI yang dinilai sebagai anomali ini.
"Itu bagian-bagian yang sudah disaksikan oleh publik dan silakan untuk kemudian semua pihak memberikan pembuktiannya," sambungnya.
HNW menyatakan, hak angket merupakan sebuah cara untuk membongkar dugaan kecurangan ini.
Ia juga menegaskan bahwa wacana hak angket ini digulirkan bukan karena PSI, melainkan karena adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
"Hak angket saya kira salah satu pintu untuk kemudian, sekali lagi bukan karena PSI-nya, ya, tetapi karena kecurangan pemilu-nya."
"Terjadi dengan apa kepada siapa, eksekutif maupun legislatif keduanya bisa dipertanyakan oleh hak angket," ucapnya.
Baca juga: Hari Ini PDIP Putuskan Hak Angket Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy, menyatakan partainya akan memasukkan anomali kenaikan suara PSI dalam hak angket DPR.
"Secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan pemilu semacam ini dihentikan," kata Rommy kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).