Pengamat Sebut Dilaporkannya Ganjar ke KPK Upaya Penggembosan soal Hak Angket Pemilu 2024
Pengamat menganggap pelaporan Ganjar oleh IPW menjadi wujud upaya penggembosan hak angket Pemilu 2024 agar semakin sulit untuk terealisasi.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Dia mengatakan upaya tersebut tidak hanya dilakukan di permukaan saja tetapi juga di 'belakang layar' oleh pihak tertentu.
"Ini kan bukan rahasia lagi. Sudah bukan sesuatu yang tertutup tetapi sudah terbuka."
"Karena di politik kita ini, sejatinya tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka. Cuma ada permainan depan layar dan permainan belakang layar," kata Ujang.
Sugeng Bantah Pelaporan Ganjar Ada Unsur Politis
Sugeng sudah membantah bahwa pelaporan terhadap Ganjar ke KPK mengandung unsur politis.
Adapun pernyataan ini merupakan bantahan terhadap tudingan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bahwa pelaporan Ganjar adalah upaya pengalihan isu dalam Pemilu 2024.
Secara lebih rinci, Sugeng menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor.
Alhasil, sambungnya, pernyataannya ini sekaligus membantah soal tudingan bahwa pelaporan Ganjar adalah pengalihan isu terkait kasus dugaan penggelembungan suara PSI di Pemilu 2024.
Baca juga: PDIP Anggap Laporan IPW Terhadap Ganjar Pranowo Ecek-ecek
Selain itu, Sugeng mengatakan pernyataannya itu juga membantah bahwa IPW ada keterkaitan dengan PSI.
"Kemudian dikaitkan dengan aksi hukum IPW dan posisi saya sebagai Ketua PSI (Kota Bogor), saya mau menegaskan bahwa IPW tidak subordinasi PSI."
"Benar, saya adalah anggota PSI dan Ketua DPD Kota Bogor tetapi saya tidak ada hubungannya dengan kerja organisasi IPW dengan PSI," tuturnya kepada Tribunnews.com, Rabu (6/3/2024).
Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa ideologi yang dianut PSI sudah dilakukannya bahkan sebelum partai berlambang mawar itu didirikan.
"Kalau kader dimaknai sebagai anak didik ideologis, maka saya tidak pernah di kader atau dididik oleh PSI."
"Karena platform politik PSI yang dibentuk 2009, anti korupsi, anti intoleransi, kesetaraan, pluralisme, sudah saya kerjakan jauh sebelum PSI itu didirikan," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pilpres 2024
