TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menanggapi beberapa isu yang tengah ramai di tengah publik, di antaranya terkait wacana hak angket hingga isu pemakzulan presiden.

Diketahui setelah proses pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan, publik mulai diramaikan dengan adanya dugaan kecurangan Pemilu.

Hingga akhirnya muncul isu pemakzulan presiden hingga wacana hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Terkait hak angket, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa itu adalah urusan parlemen atau DPR.

Sehingga pemerintah tidak ikut terlibat dalam wacana hak angket ini.

DPR, kata Wapres, memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan wacana hak angket.

"Hak angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR, saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan, itu ada di DPR sana."

"Pemerintah tidak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket, itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR ya," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).

Kemudian terkait isu pemakzulan presiden, Ma'ruf Amin mengaku tak mengetahuinya.

Namun ia berharap agar pemakzulan presiden tidak benar-benar terjadi.

Ma'ruf Amin ingin proses pergantian pemerintah bisa berjalan dengan baik-baik saja.

Baca juga: Tiga Argumentasi Hak Angket DPR Terkait Pemilu Adalah Hal Sia-sia dan di Luar Konteks

"Saya tidak tahu itu (isu pemakzulan presiden). Itu urusannya DPR. Kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana (pemakzulan)."

"Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja."

"Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja," ungkap Ma'ruf Amin.

Baca juga: Ramai Wacana Hak Angket, Habiburokhman Nilai Anggota DPR Kini Masih Sibuk Kawal Rekapitulasi Suara