Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Hak Angket Pemilu, Anies Nilai Tak Perlu Buru-buru, Ganjar Yakin Tak Bakal Berjalan Mulus

Keseriusan parlemen dalam menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 dinantikan sejumlah pihak. 

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Soal Hak Angket Pemilu, Anies Nilai Tak Perlu Buru-buru, Ganjar Yakin Tak Bakal Berjalan Mulus
Kolase Tribunnews
Kolase Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Anies-Ganjar komentari soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. 

Ganjar Yakin Tak Bakal Mulus 

Di sisi lain, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini bahwa pengesahan hak angket di DPR RI tidak akan berjalan mulus.

Meski demikian, ia memastikan partainya, PDIP, sudah mempersiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. 

"Sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak berjalan mulus-mulus saja." 

"Karena pasti ada cerita yang setuju dan tidak setuju dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar hak angket berjalan atau tidak berjalan."

"Sebuah politik interplay akan terjadi dan kami akan menyiapkan itu semua," ujar Ganjar di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/3/2024), dikutip dari Kompas.com. 

Kata Pengamat 

Berita Rekomendasi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, jika melihat situasi saat ini, hak angket sulit untuk diwujudkan.

Ada beberapa hal yang mendasari pemikiran Dedi. Pertama, ia menyebut partai politik (parpol) tengah tersandera.

"Membaca situasi, memang sulit terwujud, karena parpol pengusung tidak begitu steril dari sandera politik," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Jumat (8/3/2024).

Contohnya, PDIP tersandera kasus Harun Masiku.

Ia merupakan eks kader PDIP yang terlibat dalam kasus penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2019 Wahyu Setiawan.

Kemudian, yang terbaru kader PDIP sekaligus capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi.

"Ini memungkinkan PDIP akan takluk pada pertarungan kekuasaan," ujar Dedi.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas