TRIBUNNEWS.COM - Keseriusan parlemen dalam menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 dinantikan sejumlah pihak. 

Diketahui, saat ini sejumlah partai tengah menggodok rancangan naskah akademik usulan hak angket. 

Terbaru, Fraksi Partai NasDem dan PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI mulai menyiapkan tanda tangan dari para anggota fraksinya sebagai syarat pengajuan hak angket. 

Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan justru menilai terkait hak angket ini tak perlu terburu-buru. 

Sebab menurutnya, waktu untuk mengajukan hak angket masih panjang.

Menurut Anies yang paling penting adalah proses untuk menggulirkan hak angket ini terus berjalan.

"Menurut saya enggak ada yang perlu buru-buru hari ini. Kita tunggu saja prosesnya," kata Anies di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat (8/3/2024).

Sementara itu, partai pengusungnya di Pilpres 2024, Nasdem, menyatakan bakal mengajukan hak angket setelah penghitungan suara secara manual atau real count dari KPU rampung.

Hal itu lantaran untuk melihat apa saja dugaan kecurangan pemilu yang ditemukan.

"Kan kalau kita melakukan hak angket tanpa real count kan enggak benar, apa yang mau kita angkat?"

"Kalau real count-nya sendiri belum keluar jadi kecurangan-kecurangan itu belum terbukti," Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: PPP Belum Bahas Rencana Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Ia menegaskan bahwa hak angket diajukan guna mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dijalankan pemerintah.

"Karena memang itu haknya DPR untuk melakukan penyelidikan terkait apakah benar ada pelanggaran dari pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang," ucapnya.

Oleh sebab itu, Irma meminta semua pihak agar tidak perlu khawatir terhadap wacana penggunaan hak angket ini.