"Sesuai dengan instruksi ketua umum kami, dan juga kami di fraksi, kita semua diarahkan untuk fokus mengawal suara masing-masing. Karena habis itu kita akan mengambil sikap terkait dengan apa yang beredar saat ini," ungkapnya.

Amir membantah belum dibahasnya hak angket di PPP menjadi tanda PPP tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut.

"Kalau kita cerita tentang hak angket tentu kita melihat apa yang terjadi kita buatkan hak angket. Salah satunya misalnya tentu kalau dianggap dalam pileg ada persoalan-persoalan besar yang harus dipertanyakan kepada pemerintah, tentu itu juga akan menjadi bahan bagi kami," tutur dia.

"Cuma kan kami harus sampaikan kepada teman-teman bahwa PPP saat ini posisinya adalah memang berada di dalam pemerintahan," tandas Amir.

Baca juga: Nama-nama 50 Tokoh yang Surati 5 Ketua Umum Parpol Agar Dorong Hak Angket DPR

PDIP Setengah Hati?

Calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tidak mau buru-buru mengawal persoalan hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap," ucap Mahfud MD usai menghadiri pertemuan bersama budayawan Butet Kartaredjasa di Kabupaten Bantul, Senin (11/3/2024).

Menurut Mahfud MD,  Megawati harus mempertimbangkan sejumlah hal yang menjadi pilihan untuk tidak buru-buru dalam mengambil sikap.

Terlebih saat ini ada dinamika politik yang terus berjalan.

"Urusan hak angket dan hukum Mahkamah Konstitusi (MK), itu didorong agar dikerjakan dengan sungguh-sungguh yang itu bisa dilakukan langsung. Karena itu kan urusannya teknis," jelasnya.

Disampaikannya, hak angket dan gugatan Pemilu 2024 melalui MK merupakan jangka pendek.

Lalu, ada jangka menengah menjelang pelantikan presiden-wakil presiden pada Oktober 2024.

Sayangnya, Mahfud MD mengaku tidak mengetahui kapan Megawati akan memberikan pernyataan lengkap soal hak angket tersebut. 

"Tidak tahu," kata Mahfud. 

Di sisi lain, pihaknya mengatakan hak anget dan gugatan Pemilu 2024 melalui MK itu bukan merupakan kekerasan, melainkan perbaikan demokrasi. 

"Jangan diartikan kekerasan ya. Itu perbaikan demokrasi," tutur mantan Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju ini.