TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Silfester Matutina, mengimbau pendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak perlu turun ke jalan untuk melawan massa penolak hasil Pilpres 2024.

Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto yang mengendus adanya eskalasi massa penolak pemilu menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara KPU.

"Saya pikir untuk yang akan melakukan aksi ya silakan saja. Tapi bagi kita pendukung 02, saya pikir kita enggak perlu lah kita sampai turun ataupun kita juga menandingi," kata Silfester saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2024) malam.

Ia pun meminta pendukungnya mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilu hingga pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Tidak bisa siapapun menggagalkan hingga ke pelantikan presiden nanti tanggal 20 Oktober 2024," katanya.

Di bulan Ramadan, kata dia, seluruh pendukung diminta untuk fokus beribadah dan mencari nafkah untuk keluarga. Sebaliknya, simpatisan tidak perlu turun ke jalan untuk melakukan aksi tandingan.

"Jadi, bagi pendukung Prabowo-Gibran kita saat ini puasa ya fokus berpuasa, dan juga fokus mencari uang, mencari nafkah buat keluarga, itu yang lebih penting. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan untuk melakukan aksi tandingan," tutupnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto sebelumnya menyampaikan pihaknya mengendus adanya gerakan massa yang turun ke jalan menolak hasil Pemilu 2024.

Massa itu sudah muncul seusai proses pencoblosan hingga sekarang. Gerakan massa yang tidak disebutkan asal muasalnya itu bergerak dari skala kecil menuju sedang hingga penetapan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024.

"Permasalahan-permasalahan yang dikatakan tadi mungkin unjuk rasa, itu memang ada. Tapi saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata Hadi usai memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Situasi Pasca Pemungutan Suara dan Antisipasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2024 di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Menko Polhukam Tegaskan Pemerintah Terus Antisipasi Potensi Kerawanan Tahapan Pemilu 2024

Namun, Hadi menyatakan pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Yakni, pencegahan agar esklasi gerakan massa penolak hasil pemilu semakin membesar.

"Dan kami juga terus mengantisipasi dengan Kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah dan mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar," katanya.