Reaksi PSI PAN hingga Demokrat Gegara Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo
Sosok yang juga menjabat Menko Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Acos Abdul Qodir
"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.
Baca juga: Ray Rangkuti Yakini PKS dan PDIP Tidak Akan Mudah Diajak Masuk ke Koalisi Besar Prabowo-Gibran
Ia menegaskan, partainya taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.
"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.
"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.
PAN
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dirinya enggan komentari Golkar minta jatah 5 menteri jika Prabowo-Gibran menangi Pilpres 2024.
Baca juga: Orang Dekat Jokowi & Iriana Diprediksi Incar Posisi Kepala Daerah di Solo, Bogor, hingga Jakarta
Menurutnya, saat ini PAN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tengah menunggu hasil resmi dari KPU. Serta jika ada gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
"Soal Partai Golkar saya harus menahan diri tidak mau mengomentari karena itu urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga dihubungi Minggu (17/3/2024).
"Kami juga masih menunggu rapat pleno KPU. Jika ada gugatan kita masih menunggu di Mahkamah Konstitusi. Partai Amanat Nasional bersama TKN masih fokus itu," tegasnya.
Viva Yoga mengungkapkan bahwa soal pemilihan menteri nantinya sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih.
"Kalau soal kabinet itu terserah kepada presiden dan wakil presiden saja," jelasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.