TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil exit poll Pemilu Luar Negeri yang mengunggulkan pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), ternyata menjadi pemicu digelar operasi politik, dalam bentuk intimidasi terhadap pengusaha tambang dan kader PDI Perjuangan di berbagai daerah.

Operasi politik massif dilakukan melalui intimidasi pengusaha dan kader PDI Perjuangan di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong atau basis partai banteng moncong putih itu.

"Ketika hasil exit poll Ganjar-Mahfud mendapatkan preferensi tertinggi di luar negeri, maka kemudian dilakukan operasi politik. Kalau di Kalimantan itu operasi politik dengan pemain-pemain tambang ini RKAP-nya enggak dikeluarkan dulu izinnya," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam dialog "Uncensored" di YouTube Channel Akbar Faisal, Selasa (19/3/2024).

Para pengusaha tambang harus mengeluarkan dana perusahaan untuk bergerak, lalu ditargetkan untuk memenangkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Itu sebabnya, lanjut Hasto, pada H-3 sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024, dana yang dikucurkan di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat untuk money politic sangat luar biasa.

"Di Sragen, Jawa Tengah, penduduk dikasih Rp 400.000 untuk memilih Paslon 2, kalau enggak ya enggak, usah datang ke TPS," kata Hasto.

Selain itu, di wilayah Sukoharjo dan di daerah Solo Raya, setiap kepala desa diberi dana minimum Rp 200 juta, ditungguin oleh oknum-oknum Polisi untuk mencapai target dukungan bagi paslon 2.

Sementara itu, intimidasi di internal PDI Perjuangan juga terjadi dengan rayuan terselubung bahwa hanya suara untuk Ganjar-Mahfud yang akan diganggu, tapi suara PDI Perjuangan tidak diganggu.

"Dikampanyekan, sudah yang penting kami enggak ganggu PDI Perjuangan. Padahal faktanya diganggu juga. Pernyataan Mas Andi Widjajanto kan seperti itu, yang penting dukung paslon 2, tapi buktinya kader PDI Perjuangan dan kepala daerah ada yang dilaporkan, ada yang dipanggil. Di Bali seluruh kader PDI Perjuangan itu berani menargetkan 82 persen karena mereka sudah berpengalaman, tapi semua hancur lebur," tutur Hasto.

Ia mencontohkan, Kepala daerah PDI perjuangan juga ditekan melalui beberapa modus, misalnya mantan Gubernur Bali, I Wayan Koster melalui mekanisme Pengaduan Masyarakat kemudian dipanggil oleh Polda.

Lalu ada yang Wali Kota Semarang dicari berbagai kelemahannya, begitu juga di Wonogiri dan Sukoharjo.

Hasto mengungkapkan, operasi politik inilah yang diduga membuat suara Ganjar-Mahfud tidak berbanding lurus dengan perolehan suara PDI Perjuangan. Bahkan Ganjar-Mahfud kalah di Jawa Tengah, tempat di mana Ganjar menjadi Gubernur selama 2 periode.

Politik Machiavelli

Lebih lanjut Hasto menuturkan, Pemilu 2024 menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen bangsa, bahkan bagi PDI Perjuangan bahwa kekuasaan tanpa check and balances, akan membakar dan menghancurkan masa depan bangsa termasuk partai politik.

Dia menjelaskan, ketika sistem pemenangan Pemilu didesain taat pada hukum, perlembagaan partai, kerja 5 tahunan, kaderisasi, dan pembekalan calon anggota legislatif melalui psikotes, semua berantakan hanya dengan politik Niccolò Machiavelli yang, menekankan kekuasaan harus dipertahankan dan bukan alat untuk mengabdi pada kebajikan dan keadilan.

"Ini yang kita lihat dari Pemilu 2024. Memang ujian yang harus dialami, yang penting PDI Perjuangan belajar banyak. Ternyata kekuasaan itu kalau enggak ada check and balances bisa membakar rumah PDI Perjuangan sendiri," kata Hasto.

Menurut dia, PDI Perjuangan sangat menyayangkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sarat kecurangan justru dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang hingga saat ini masih memegang kartu anggota partai tersebut.

Padahal PDI Perjuangan telah membangun sistem untuk melahirkan pemimpin yang membangun kultul demokrasi yang berkedaulatan rakyat, menjunjung norma dan etika, bukan menggunakan abuse of power untuk melanggengkan kekuasaan.

"Yang sangat kami sayangkan abuse of power itu justru dilakukan oleh sosok Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi penjaga norma, penjaga di dalam membangun kultur demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ini batas ujian maksimum dari PDI Perjuangan," ungkap Hasto.

Dia menambahkan, upaya untuk membakar, menghancurkan, dan menurunkan suara PDI Perjuangan di Pemilu 2024 justru disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan yang dihadiri Andi Widjajanto.

"Itu kan banyak bukti, disampaikan dalam pertemuan dengan Andi Widjajanto. Pak Jokowi menantang kalau kalian bisa," tutur Hasto.

Menghadang Hak Angket

Hasto juga mengatakan, ada banyak upaya menghadang digulirkannya hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Ia berharap ada backup dari civil society untuk menggolkan hak angket di DPR.

Disebutkan, dukungan civil society sangat diperlukan karena selain intimidasi terhadap partai politik, saat ini ada dorongan agar pemilu dianggap sudah selesai dan semua pihak diharapkan legowo menerima hasilnya.

Padahal Pemilu 2024 yang disebut sarat kecurangan, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) itu sangat serius implikasinya bagi penyalahgunaan kekuasaan, keberlangsungan demokrasi melalui proses pemilu, dan pilkada, juga kebebasan berpendapat.

"Ya angket ini kan memang hak konstitusional dari DPR, tapi kami ingin tegaskan, hak angket ini bukan hak DPR semata. Ini juga hak rakyat untuk menjaga kedaulatannya."

Dia menjelaskan, secara prosedural hak angket mudah dilakukan karena hanya perlu diusung 2 fraksi dan minimal 25 anggota legislatif. PDI Perjuangan memiliki 129 anggota di DPR, sehingga cukup menambah satu fraksi untuk mengusung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Meski demikian, lanjut Hasto, yang perlu dibangun adalah kesadaran bersama, bagaimana civil society membangun kesadaran bahwa Pemilu 2024 sudah dianggap beres, meskipun ada intimidasi, money politic, dan kecurangan dalam penyelenggaraannya hingga ke rekapitulasi suara.

"Bagi kami, hak angket itu adalah hak konstitusional dewan DPR RI yang juga harus di-back up oleh kesadaran rakyat, kesadaran kelompok prodemokrasi, kesadaran civil society," ujar Hasto.