TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil exit poll Pemilu Luar Negeri yang mengunggulkan pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), ternyata menjadi pemicu digelar operasi politik, dalam bentuk intimidasi terhadap pengusaha tambang dan kader PDI Perjuangan di berbagai daerah.

Operasi politik massif dilakukan melalui intimidasi pengusaha dan kader PDI Perjuangan di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong atau basis partai banteng moncong putih itu.

"Ketika hasil exit poll Ganjar-Mahfud mendapatkan preferensi tertinggi di luar negeri, maka kemudian dilakukan operasi politik. Kalau di Kalimantan itu operasi politik dengan pemain-pemain tambang ini RKAP-nya enggak dikeluarkan dulu izinnya," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam dialog "Uncensored" di YouTube Channel Akbar Faisal, Selasa (19/3/2024).

Para pengusaha tambang harus mengeluarkan dana perusahaan untuk bergerak, lalu ditargetkan untuk memenangkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Itu sebabnya, lanjut Hasto, pada H-3 sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024, dana yang dikucurkan di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat untuk money politic sangat luar biasa.

"Di Sragen, Jawa Tengah, penduduk dikasih Rp 400.000 untuk memilih Paslon 2, kalau enggak ya enggak, usah datang ke TPS," kata Hasto.

Selain itu, di wilayah Sukoharjo dan di daerah Solo Raya, setiap kepala desa diberi dana minimum Rp 200 juta, ditungguin oleh oknum-oknum Polisi untuk mencapai target dukungan bagi paslon 2.

Sementara itu, intimidasi di internal PDI Perjuangan juga terjadi dengan rayuan terselubung bahwa hanya suara untuk Ganjar-Mahfud yang akan diganggu, tapi suara PDI Perjuangan tidak diganggu.

"Dikampanyekan, sudah yang penting kami enggak ganggu PDI Perjuangan. Padahal faktanya diganggu juga. Pernyataan Mas Andi Widjajanto kan seperti itu, yang penting dukung paslon 2, tapi buktinya kader PDI Perjuangan dan kepala daerah ada yang dilaporkan, ada yang dipanggil. Di Bali seluruh kader PDI Perjuangan itu berani menargetkan 82 persen karena mereka sudah berpengalaman, tapi semua hancur lebur," tutur Hasto.

Ia mencontohkan, Kepala daerah PDI perjuangan juga ditekan melalui beberapa modus, misalnya mantan Gubernur Bali, I Wayan Koster melalui mekanisme Pengaduan Masyarakat kemudian dipanggil oleh Polda.

Lalu ada yang Wali Kota Semarang dicari berbagai kelemahannya, begitu juga di Wonogiri dan Sukoharjo.

Hasto mengungkapkan, operasi politik inilah yang diduga membuat suara Ganjar-Mahfud tidak berbanding lurus dengan perolehan suara PDI Perjuangan. Bahkan Ganjar-Mahfud kalah di Jawa Tengah, tempat di mana Ganjar menjadi Gubernur selama 2 periode.

Politik Machiavelli

Lebih lanjut Hasto menuturkan, Pemilu 2024 menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen bangsa, bahkan bagi PDI Perjuangan bahwa kekuasaan tanpa check and balances, akan membakar dan menghancurkan masa depan bangsa termasuk partai politik.