Dia menjelaskan, ketika sistem pemenangan Pemilu didesain taat pada hukum, perlembagaan partai, kerja 5 tahunan, kaderisasi, dan pembekalan calon anggota legislatif melalui psikotes, semua berantakan hanya dengan politik Niccolò Machiavelli yang, menekankan kekuasaan harus dipertahankan dan bukan alat untuk mengabdi pada kebajikan dan keadilan.

"Ini yang kita lihat dari Pemilu 2024. Memang ujian yang harus dialami, yang penting PDI Perjuangan belajar banyak. Ternyata kekuasaan itu kalau enggak ada check and balances bisa membakar rumah PDI Perjuangan sendiri," kata Hasto.

Menurut dia, PDI Perjuangan sangat menyayangkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sarat kecurangan justru dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang hingga saat ini masih memegang kartu anggota partai tersebut.

Padahal PDI Perjuangan telah membangun sistem untuk melahirkan pemimpin yang membangun kultul demokrasi yang berkedaulatan rakyat, menjunjung norma dan etika, bukan menggunakan abuse of power untuk melanggengkan kekuasaan.

"Yang sangat kami sayangkan abuse of power itu justru dilakukan oleh sosok Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi penjaga norma, penjaga di dalam membangun kultur demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ini batas ujian maksimum dari PDI Perjuangan," ungkap Hasto.

Dia menambahkan, upaya untuk membakar, menghancurkan, dan menurunkan suara PDI Perjuangan di Pemilu 2024 justru disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan yang dihadiri Andi Widjajanto.

"Itu kan banyak bukti, disampaikan dalam pertemuan dengan Andi Widjajanto. Pak Jokowi menantang kalau kalian bisa," tutur Hasto.

Menghadang Hak Angket

Hasto juga mengatakan, ada banyak upaya menghadang digulirkannya hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Ia berharap ada backup dari civil society untuk menggolkan hak angket di DPR.

Disebutkan, dukungan civil society sangat diperlukan karena selain intimidasi terhadap partai politik, saat ini ada dorongan agar pemilu dianggap sudah selesai dan semua pihak diharapkan legowo menerima hasilnya.

Padahal Pemilu 2024 yang disebut sarat kecurangan, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) itu sangat serius implikasinya bagi penyalahgunaan kekuasaan, keberlangsungan demokrasi melalui proses pemilu, dan pilkada, juga kebebasan berpendapat.

"Ya angket ini kan memang hak konstitusional dari DPR, tapi kami ingin tegaskan, hak angket ini bukan hak DPR semata. Ini juga hak rakyat untuk menjaga kedaulatannya."

Dia menjelaskan, secara prosedural hak angket mudah dilakukan karena hanya perlu diusung 2 fraksi dan minimal 25 anggota legislatif. PDI Perjuangan memiliki 129 anggota di DPR, sehingga cukup menambah satu fraksi untuk mengusung hak angket kecurangan Pemilu 2024.