TRIBUNNEWS.COM - Terjadi demonstrasi di beberapa tempat jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3/2024).

Menanggapi hal itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berpesan supaya penyaluran aspirasi ini dapat berjalan tertib.

Hal ini disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya di Solo, Jawa Tengah.

“Ya nggak apa-apa. Yang penting berjalan tertib,” kata pria yang menjabat sebagai Wali Kota Solo itu, Rabu, dilansir TribunSolo.com.

Di Solo sendiri telah terjadi aksi demonstrasi pada Jumat (15/3/2024) lalu.

Sejumlah warga yang mengatasnamakan Warga Solo Raya mengadakan aksi demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo.

Koordinator Aksi, yaitu Abi Ibrahim Hasmi mengatakan, aksi itu merupakan bentuk tuntutan agar dugaan kecurangan pemilu segera bisa diusut melalui hak angket di tingkat DPR RI.

Sementara itu, hari ini polisi menyatakan siap melakukan pengamanan terkait akan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, hingga gedung DPR, Jakarta.

"Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI, kami melibatkan 1.910 Personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR/MPR," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis, Rabu.

Ia lantas mengimbau para peserta aksi unjuk rasa untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain.

Selain itu, Susatyo juga meminta seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan, serta humanis.

Baca juga: Ribuan Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hari Ini

"Kami menghimbau, siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat hak setiap warga negara. Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap dipatuhi," ungkapnya.

Di sisi lain, Susatyo mengatakan pihaknya juga akan menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

Namun pemberlakuannya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan.

"Jika diperlukan, lanjutnya, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas, maka kami himbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan KPU RI dan juga DPR RI agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat di depan gedung KPU RI dan DPR/MPR RI," ujarnya.

Polisi Tangkap 16 Orang

Kemarin, telah digelar aksi di depan Gedung KPU hingga DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Adapun dari demo tersebut, sejumlah massa ditangkap oleh polisi. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.

"Dari lokasi aksi unjuk rasa di KPU ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan. Aksi unjuk rasa di gedung DPR RI ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan untuk didalami secara simultan oleh petugas kepolisian," kata Ade Ary kepada wartawan, Rabu.

Ade Ary menyatakan, mereka ditangkap lantaran mengganggu ketertiban dan keamanan saat menjalankan aksi demontrasi tersebut.

Hal itu melanggar aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Tentunya ada alasan rekan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terdapat beberapa orang ini karena ada gangguan keamanan dan ketertiban tadi malam. Namun secara persuasif sudah dilakukan imbauan literasi komunikasi sudah dilakukan," sambungnya.

Ade Ary mengatakan saat ini ke-16 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Pihak kepolisian akan meminta keterangan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan kemarin.

"Pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui peristiwa karena dalam proses pemberitahuan penyampaian aksi secara tertulis ada penyampaian dari petugas tentang tata cara aturan penyampaian pendapat. Inilah yang didalami," jelasnya.

Sebagai informasi, kemarin ribuan pendemo dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta.

Salah satunya datang dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) yang menyerukan aksi rakyat berdaulat menolak pemilu atau pilpres cacat.

Massa yang didominasi pakaian putih maupun hitam ini mendesak DPR segera menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun beberapa tokoh yang terlihat menghadiri aksi demo tersebut antara lain mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Presidium KAMI Marwan Barubara, Din Syamsuddin, dan Jenderal TNI (purn) Fachrul Razi.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Marak Aksi Demo Jelang Pengumuman KPU soal Hasil Pemilu 2024, Gibran: Yang Penting Tertib.

(Tribunnews.com/Deni/Abdi Ryanda Shakti)(TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)