Terlebih, karena perolehan suara PPP di Pemilu kali ini terancam tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

"Bahkan bisa saja perolehan suara di Pemilu 2024 menjadi sandera agar PPP tidak ikut campur dalam hal hak angket," kata Dedi, Kamis (14/3/2024).

Menurut Dedi, Jokowi bisa saja terbukti melakukan pelanggaran di masa Pemilu 2024 jika hak angket digulirkan.

Dia berpendapat, kekhawatiran tersebut yang membuat Jokowi melakukan perlawanan terhadap partai pendukung hak angket.

"Kekhawatiran itu membuat presiden akan lakukan banyak hal untuk menghalau hak angket, termasuk menggunakan instrumen hukum untuk memberikan perlawanan pada parpol," ujar Dedi.

Baca juga: Lima Anggota Fraksi PKB Telah Menandatangani Pengajuan Hak Angket

Khususnya PPP, menurutnya, sangat mungkin akan bertentangan langsung dengan Jokowi jika mengajukan hak angket.

Sebab Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno adalah loyalis Jokowi.

"Secara khusus pada PPP, sangat mungkin mereka hadapi pertentangan dengan presiden langsung," ungkap Dedi.

"Terlebih Mardiono dan Sandiaga Uno adalah loyalis presiden, ini sudah cukup kuat dugaan bahwa PPP tidak akan berani menolak permintaan Jokowi."

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Muhammad Deni Setiawan/Danang Triatmojo)