TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi soal tuntutan agar Pilpres 2024 diulang tanpa dirinya.

Permintaan tersebut sebelumnya disampaikan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud meminta Pilpres 2024 diulang, setelah mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal tersebut, Gibran lantas mempertanyakan permintaan dari kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud.

“Misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang?" ucap Gibran di Balai Kota Solo, Senin (25/3/2024), dilansir TribunSolo.com.

Gibran menegaskan, semua persoalan sudah ada mekanismenya sendiri.

Wali Kota Solo ini lantas mempersilakan jika ada yang tidak puas dengan hasil Pilpres 2024, untuk menggunakan jalur hukum yang sudah disediakan.

“Ya dari paslon 01 dan 03 jika ada hal-hal yang kurang berkenan sudah ada jalurnya masing-masing," ungkapnya.

Permintaan Timnas AMIN

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) berharap Pilpres 2024 diulang tanpa melibatkan Gibran sebagai salah satu pesertanya.

Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir, menyampaikan pencalonan Gibran sebagai cawapres jadi dasar utama Timnas AMIN melayangkan gugatan ke MK.

Baca juga: Kubu Anies dan Ganjar Minta MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran, Pengamat Nilai Mustahil

“Jadi seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang,” ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (21/3/2024).

”Tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini (Gibran)” jelasnya.

Timnas AMIN mengaku melihat proses Pemilu tidak berjalan jujur dan adil sejak pencalonan Gibran.

Setelah pendaftaran, Timnas AMIN menilai kian bergulir dugaan kecurangan mulai dari pemberian bantuan sosial (bansos) yang masif hingga aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu yang tidak netral.

Dugaan kecurangan ini dituangkan oleh Timnas AMIN ke dalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman lebih.

Gugatan TPN Ganjar-Mahfud

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftarkan gugatan PHPU Pilpres 2024 di MK pada Sabtu (23/3/2024).

Pendaftaran TPN teregistrasi dengan nomor 02-03/AP3-PRES/PAN.MK/03/2024.

Salah satu petitum TPN Ganjar-Mahfud adalah meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan KPU RI sebagai pemenang Pilpres 2024.

Alasan petitum tersebut karena kubu Ganjar-Mahfud menilai kubu Prabowo-Gibran telah melanggar ketentuan hukum dan etika yang sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami meminta diskualifikasi kepada paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika, dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MKMK dan terakhir oleh DKPP," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Sabtu.

Baca juga: Diisukan Retak, Gibran Klaim Sudah Bahas Soal Kabinet hingga Parpol dengan Prabowo

TPN Ganjar-Mahfud juga meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Gibran terkait dugaan kecurangan tersebut.

Selain itu, TPN meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) imbas dari diskualifikasi tersebut di semua TPS yang ada di Indonesia, yakni 820.161 TPS.

Tanggapan Yusril

Wakil Ketua TKN sekaligus Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, memberi tanggapan soal tuntutan kubu Anies dan Ganjar, yakni mendiskualifikasi Gibran.

Yusril menyebut, tuntutan itu merupakan hal yang keliru.

Sebab, kata dia, Gibran diperbolehkan maju dengan didasarkan putusan MK bernomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan itu isinya yakni memperbolehkan seseorang dicalonkan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden di bawah usia 40 tahun sepanjang ia pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pilkada.

"Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas Putusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua Pemohon sebenarnya tidak berhadapan dengan Termohon KPU dan kami sebagai Pihak Terkait."

"Mereka berhadapan dengan MK sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana MK menyikapi permohonan ini," ujar Yusril, Minggu (24/3/2024).

Baca juga: Dulu Berseteru, Kini Hotman Paris dan Otto Hasibuan Damai Karena Prabowo-Gibran

Menurutnya, pendaftaran Gibran sebagai cawapres dari Prabowo sejatinya sudah selesai.

Apabila ada keberatan, seharusnya diajukan sebelum tahapan Pilpres 2024.

"Mereka bisa membawa persoalan tersebut ke Bawaslu dan kalau tidak puas, bisa bawa lagi ke PT TUN."

"Ini adalah sengketa proses yang bersifat administratif yang harus dibedakan dengan sengketa hasil Pilpres."

"Tetapi seingat saya, kedua pemohon tidak melakukan hal itu," paparnya.

Sementara itu, Yusril mengimbau para pendukung Prabowo-Gibran tidak khawatir atas adanya pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril pun meyakinkan puluhan anggota timnya sudah menyiapkan argumentasi hukum hingga bukti untuk mematahkan bukti hingga gugatan kubu Anies dan Ganjar dalam sidang MK nanti.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul 'Apakah Minta Diulang Sampai Menang?', Gibran Respons Permintaan Pilpres Ulang AMIN & Ganjar-Mahfud

(Tribunnews.com/Nuryanti/Mario Christian Sumampow/Danang Triatmojo/Igman Ibrahim) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)

Berita lain terkait Pilpres 2024