TRIBUNNEWS.COM - PPP saat ini masih mengawal proses permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lewat permohonan ini, PPP berharap adanya perubahan perolehan suara Pileg 2024 sehingga nantinya bisa mendapatkan kursi DPR RI.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, apabila gugatan itu diloloskan MK, PPP akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sebab Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pemenang Pilpres 2024 membutuhkan kekuatan di parlemen.

"Karena sementara ini, kebutuhan mendesak Prabowo-Gibran adalah memastikan bahwa di parlemen nanti, Koalisi Indonesia Maju memiliki suara mayoritas agar program atau kebijakan yang dimiliki tak dihadang di tengah jalan atau dibatalkan," kata Agung saat dihubungi, Selasa (26/3/2024), dilansir WartaKotalive.com.

Apabila PPP lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen), jelasnya, kemungkinan mereka akan didekati kubu Prabowo.

"Walaupun tak menutup kemungkinan, Prabowo-Gibran tetap melakukannya sebagai apresiasi karena Ketum PPP, Mardiono, menerima hasil pilpres sebagaimana Nasdem."

"Apalagi sampai sekarang, PPP masih berada di kabinet dan selama ini menjalin relasi positif dengan Prabowo," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, menyatakan sampai saat ini belum ada pembahasan di internal partainya terkait posisi mereka di pemerintahan mendatang.

Menurutnya, pembahasan apa pun belum ada, termasuk soal wacana PPP gabung dalam pemerintahan baru yang akan dipimpin pasangan terpilih, Prabowo-Gibran.

"Sampai sekarang memang suara-suara terkait dengan koalisi internal belum ada muncul," kata Amir kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: PPP Fokus Kawal Permohonan di MK Agar Lolos Parlemen, Belum Ada Pikiran Merapat Ke Koalisi Prabowo

Pasalnya, PPP masih mengawal proses permohonan PHPU di MK.

"Yang sekarang ini adalah bagaimana mengawal suara-suara kita terutama yang kemarin kita anggap ada banyak yang tercecer suara-suara PPP yang itu sebenarnya kita akumulasi untuk kita bisa kumpulkan kembali untuk bisa lolos parlemen," paparnya.

Selain itu, Amir juga menanggapi soal kabar Prabowo Subianto yang ingin silaturahmi ke PPP.

Ia menyatakan pihaknya terbuka dan akan merasa terhormat jika memang kunjungan itu benar terjadi nantinya.

Hanya saja, sampai saat ini kabar Prabowo ingin berkunjung ke partai berlogo ka'bah itu belum terkonfirmasi lebih lanjut.

"Saya kira kalau silaturahmi kapan saja kita enggak masalah kita akan menerima kita akan merasa terhormat kalau itu sampai terjadi, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi terkait hal itu secara resmi, ya," ujarnya.

Mengenai adanya kemungkinan Prabowo mengajak PPP gabung ke pemerintahan anyar nanti, Amir mengatakan ada mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu di internal partai.

"Kalau terkait dengan koalisi pasti ada mekanisme di internal, tapi kalau untuk silaturahmi pasti kita terima," bebernya.

Proses atau mekanisme itu sama seperti saat PPP hendak bergabung dengan koalisi PDIP dalam mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Adapun, salah satu caranya ialah dengan menggelar Mukernas PPP yang mana keputusannya harus dibawa dari pembahasan di pimpinan harian.

"Kalau terkait dengan keputusan-keputusan penting termasuk kalau misalnya mau oposisi atau mau koalisi dengan Gerindra itu ada mekanismenya."

"Sama ketika kita sepakat untuk mendukung Pak Ganjar kemarin itu kan melalui mekanisme mukernas di internal partai dan itu juga bisa kita lakukan untuk mengatakan kita ada di posisi mana," pungkas Amir.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul: Andai Lolos Gugatan Parliamentary Threshold di MK, PPP Siap Merapat ke Prabowo-Gibran.

(Tribunnews.com/Deni/Rizki Sandi Saputra)(WartaKotalive.com/Alfian Firmansyah)