Pencalonan Suhartoyo menjadi hakim MK dari unsur Mahkamah Agung (MA) sempat mendapatkan penolakan dari Komisi Yudisial (KY).

KY menduga Suhartoyo melakukan pelanggaran etik dalam proses pengurusan berkas peninjauan kembali (PK) terkait perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Sudjiono Timan.

Kasus bergulir di PN Jakarta Selatan yang saat itu Suhartoyo menjadi ketua pengadilannya. Ia mengakui, dialah yang menunjuk anggota majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Namun, ia tidak pernah menyidangkan perkara Sudjiono Timan sejak perkara itu di tingkat pertama tahun 2002 sampai perkara PK.

Suhartoyo menduga KY salah mengidentifikasi orang karena nama hakim yang menyidangkan perkara Sudjiono mirip dengan nama Suhartoyo.

Begitu pula dengan isu yang menyebut selama kasus tersebut disidangkan, Suhartoyo telah melakukan perjalanan ke Singapura sebanyak 18 kali.

Ia membantah isu tersebut dan menyebut Dewan Etik Mahkamah Agung (MA) sudah memeriksa paspornya dan hanya satu kali terbang ke Singapura.

Saat menyidangkan perkara nomor 90/PUU-XXI/202, Suhartoyo menjadi satu dari empat hakim MK yang tidak setuju kepala daerah belum berusia 40 tahun bisa jadi capres-cawapres.

Selain Suhartoyo, mereka yang tidak setuju atau berbeda pendapat (dissenting opinion) adalah Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat.

Dalam putusan MK tersebut, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres asal berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Tegur Peserta Sidang MK yang Main HP

Dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 yang berlangsung pada Rabu hari ini, Suhartoyo sempat menegur sejumlah peserta yang menggunakan HP.

Ia mengimbau untuk seluruh pihak supaya tidak mengulangi hal tersebut dalam sidang berikutnya.

"Kemudian terakhir, berkaitan dengan yang siapa pun yang ada di dalam ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone."

"Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang masih main handphone," ujar Suhartoyo saat hendak menutup sidang.