Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu bila dirinya disebut Kuasa Hukum Anies-Muhaimin (Amin) dalam sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Kubu Amin mempermasalahkan Bahlil sebagai seorang menteri turut ikut memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Bahlil heran dirinya dipermasalahkan karena mendampingi Gibran kampanye Pilpres 2024.

"Emang nggak boleh aku dampingi mas Gibran? Emang aku apa namanya dampingi mas Gibran kenapa? Ada masalah, di mana?" katanya usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Dituding Berpihak, Jokowi Enggan Komentari Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Menurut Bahlil saat mendampingi Gibran kampanye, dirinya cuti sebagai Menteri Investasi. Hal itu sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada.

"Loh saya kan waktu itu kan cuti," katanya.

Terkait dirinya diminta hadir dalam sidang di MK, Bahlil mengaku belum mengetahuinya.

Pasalnya ia belum tahu persis apa yang dipermasalahkan dari keterlibatan dirinya dalam kampanye Gibran.

"Belum tahu. Belum tahu. Saya lihat aspek hukumnya dulu kan. Aku nggak tahu itu urusan itu," katanya.

Ketimbang menyeret-nyeret sejumlah menteri dalam sengketa Pilpres, Bahlil menyarankan kubu Amin untuk segera menyelesaikan sidang tersebut.

"Sudahlah suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya, suaranya bagaimana," ujar Bahlil.

Jokowi Dituding Mmebiarka Menterinya Ikut Kampanye

Sebelumnya Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Bambang Widjojanto menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan para menterinya ikut berkampanye untuk paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Aksi Demo Warnai Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK, Massa Tuntut Hakim Konstitusi Imparsial

Hal tersebut disampaikan pria yang kerap disapa BW itu, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan perselisisahn hasil pemilihan umum (PHPU), di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Rabu (27/3/2024).

BW awalnya menilai, Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara, dengan menyatakan bahwa dia mendapat informasi dari komunitas intelijen mengenai surveilans partai politik, pada tanggal 16 September 2023.

"Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN (Badan Intelejen Negara) untuk mengetahui data survei dan arah partai politik. Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon?" kata BW, dalam keterangannya di persidangan, Rabu.

Tak hanya itu, selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, BW menduga, Jokowi juga menggerakkan sejumlah menterinya berkampanye untuk Prabowo-Gibran.

"Jokowi juga menggerakkan atau setidak membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," ucap BW.

Nama sederet menteri Jokowi itu disebutkan BW, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) kepada warga Mandalika.

Kemudian, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut memberikan dukungannya kepada paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial.

Selanjutnya, ia menyebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang disebut sempat mendampingi Gibran kampanye di Papua, pada hari Jumat 26 Januari hingga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres di MK, Tim Hukum Prabowo Gibran Klaim Pemilu 2024 Paling Damai dan Baik

"Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk pasangan calon nomor urut 02 prabowo-gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia," ungkap BW.

Bambang Widjajanto juga menyebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan.

Kemudian, Menteri Komunikasi yang sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut untuk menggalang dukungan 02, serta Menteri Perindustrian diduga melakukan penggalangan.

"Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran. Begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya," ungkapnya.