Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saksi kubu capres-cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Hairul Anas Suaidi, mengungkap temuan 23 juta hingga 28 juta suara yang tak bisa dipercaya di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal itu disampaikan saksi Hairul Anas Suaidi saat memberi keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024).

"Saya lihat ada perubahan (tabulasi dan dokumen C1) sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah di-input," kata Hairul H dalam persidangan. 

Hairul mengatakan perubahan itu terjadi di sekitar 244.533 TPS.

"Artinya ada perubahan dalam data Sirekap," sambung dia.

Dia mengaku telah mengecek jumlah perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 1, 2 dan 3. Hasilnya, ada 23.423.395 suara yang tak dapat dipercaya, dan angka tersebut cukup fantastis.

"Seandainya kalau C1 itu ada tanggal ya, adalah tanggal di fotonya C1 atau C hasil, maka di situ yang melewati tanggal 15 (Februari) ada 324 ribu kalau enggak salah. Jadi ada upload foto yang sebenarnya diambil fotonya sudah lewat tanggal 15," kata dia.

Hairul menyebut perbedaan suara sah yang tak bisa dipercaya itu mencapai 23 hinga 28 juga.

Hairul mengambil satu sampel saat progres TPS sekitar 64,14 persen di Sirekap. 

"Itu total suara paslon saya total 1, 2, 3, itu 77 juta sekian, kalau diproyeksikan 100 persen anggaplah merata ya angka itu dan masuk secara acak maka proyeksi 100 persen-nya itu hanya 120 jutaan kira-kira. Tapi dalam pengumuman kan pada akhirnya ada 164 juta suara. Jadi, ini yang keliru yang mana gitu kan? Jadi ada potensi yang sudah dipercaya 43 juta," lanjut dia.

Baca juga: Saksi Kubu Ganjar Ungkap Dugaan Kampanye Prabowo Gibran Berkedok Senam Oke Gas Bersama ASN di MK

Selain itu, katanya, ada keanehan dari pengguna hak pilih dan suara keseluruhan. 

Dia menyebut kurang lebih ada 33 ribu TPS di mana jumlah pengguna hak pilih dan total suara tidak sama.

"Total suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah, itu harusnya sama tapi terjadi ketidaksamaan," tuturnya.

Baca juga: Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Cabut Keputusan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024