TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengakui tak berani mengusulkan anggaran antisipasi dampak El Nino alias bansos El Nino.

Hal ini disampaikan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Awalnya, Ketua MK Suhartoyo bertanya kepada Risma mengenai belanja bansos El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kemensos pada 2024. 

"Kalau terkait dengan anggaran tahun yang akan berjalan, tahun berikutnya, untuk El Nino itu Kemensos, apakah itu memang kebijakan tersendiri atau itu memang harus diusulkan juga dari kementerian terkait?" tanya Suhartoyo kepada Risma.

Menjawab pertanyaan Suhartoyo, politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengaku tak berani mengusulkan.

"Kami enggak berani mengusulkan Bapak Yang Mulia," ujar Risma.

"Termasuk tahun sebelumnya?" tanya Suhartoyo.

Baca juga: Di Hadapan Airlangga Hartarto, MK Singgung Suara Golkar Naik Pesat dan Efek Bansos 

Risma menuturkan, Kemensos tak berani mengusulkan anggaran belanja bansos El Nino karena tidak mengetahui kondisi keuangan negara.

"Iya, kami enggak berani mengusulkan karena kami enggak tahu kondisi keuangan apakah bisa apa enggak," ucapnya.

Menurutnya, anggaran untuk pengadaan bantuan biasanya akan disepakati dalam rapat. 

"Biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kami tidak tahu kondisi makro masalahnya," imbuh Risma.

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Minta Penyaluran Bansos Tak Dikaitkan dengan Pemilu 2024, ini Alasannya

Risma merupakan satu di antara menteri yang dipanggil MK untuk memberikan keterangan dalam sidang PHPU Pilpres 2024.

Dia diminta untuk memberikan penjelasan mengenai bansos yang diduga untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.