Laporan Wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah organisasi Islam mengirim surat pernyataan sikap ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/4/2024).

Organisasi tersebut di antaranya Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan PA 212.

Hal ini dilakukan jelang putusan MK terkait sengketa pilpres pada 22 April 2024 mendatang.

Pantauan Tribunnews.com, empat hingga lima orang perwakilan masing-masing organisasi Islam tersebut datang ke gedung MK.

Baca juga: Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sudirman Said Berharap Ini kepada MK

Mereka menyerahkan surat tersebut secara langsung kepada pihak MK.

Adapun isi surat pernyataan tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Mendukung penuh pengungkapan kebobrokan kualitas pemilu 2024 yang melenceng dari prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Konstitusi UUD 1945 lewat mekanisme gugatan Pemilu di Mahkamah Konstitusi RI;

2. Menuntut delapan Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang menyidangkan sengketa Pemilu 2024 untuk taubat kepada Allah SWT dan mengembalikan kembali marwah Mahkamah Konstitusi RI yang sempat tercoreng akibat Putusan nomor 90 yang penuh pelanggaran etika, dimana merupakan salah satu sebab rusaknya kualitas pemilu 2024 yang membuka jalan politik dinasti yang merusak peradaban politik bangsa, engkau yang memulai engkau pula yang harus mengakhiri;

3. Mendukung penuh delapan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus seadil-adilnya demi menyelamatkan peradaban bangsa, karena kerusakan Pemilu 2024 bila didiamkan akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;

4. Mendoakan agar Allah SWT memberikan taufiq dan hidayah serta diberikan keberanian kepada delapan Hakim Mahkamah Konstitusi RI agar mampu memberikan keputusan terbaik yang terbebas dari intervensi setan kekuasaan;

5. Menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk mengawal dan menjaga serta pasang badan kepada delapan Hakim Mahkamah Konstitusi RI agar dapat memutus seadil-adilnya sesuai kebenaran serta amanat Konstitusi UUD 1945

Baca juga: Mengapa Prabowo Larang Pendukungnya Gelar Aksi Jelang Putusan MK? Singgung soal Pihak Kuat & Lemah

Saat ditemui, Perwakilan FPI, Sonhaji Said Muktar mengatakan, pihaknya bertujuan untuk mencari keadilan terkait dengan jalannya Pemilu 2024 yang kontroversial.

"Dalam sejarah bangsa, semenjak diadakannya pemilu di Indonesja, pemilu yang paling brutal hanyalah pemilu 2024 ini," kata Sonhaji, kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Jumat (19/4/2024).