TRIBUNNEWS.COM - PDIP telah menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Sejumlah politisi PDIP ramai-ramai memberi komentar terkait putusan MK yang mengakui kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu.

Satu di antaranya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Meski menerima putusan MK, PDIP disebut akan melanjutkan perjuangan lewat gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Rencana PDIP itu tertuang dalam poin keempat dari lima poin sikap PDIP terkait putusan MK.

"Meskipun MK gagal di dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng Konstitusi dan benteng demokrasi, namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengikat, PDIP menghormati keputusan MK."

"PDIP akan terus berjuang di dalam menjaga Konstitusi, dan memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN," kata Hasto Senin (22/4/2024).

Terima Putusan MK dengan Catatan

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, juga menyatakan pihaknya menerima putusan MK dengan sejumlah catatan.

"PDIP menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan catatan," papar Basarah, Senin.

Ia berharap, pendapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion terkait penyalahgunaan kekuasaan tidak terjadi dalam Pemilu mendatang.

Baca juga: Gibran Segera ke Jakarta Rencanakan Pertemuan dengan Kubu Ganjar dan Anies

Menurutnya, dalam negara demokrasi, seluruh rakyat berhak terlibat untuk memilih pemimpin pusat dan daerah.

"Maka ketika prinsip demokrasi itu kita pegang maka kedaulatan rakyat adalah di atas segalanya," tegasnya.

Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader PDIP

Setelah kalah di Pilpres 2024, PDIP menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader partainya.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun.

Komarudin menyebut, Jokowi bukan lagi kader PDIP karena berada di kubu Prabowo-Gibran selama Pilpres 2024.

"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDIP, yang benar saja," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Komarudin lantas menyebut, Gibran telah dua kali berbohong kepada PDIP.

Menurutnya, Gibran sempat dua kali mengaku bakal setia kepada PDIP, sebelum akhirnya terpilih menjadi cawapres Prabowo.

"Tentang sikap Mas Gibran saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto). Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi dan itu benar (Gibran) berbohong, dua kali itu," ujar Komarudin.

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," tuturnya.

Baca juga: Isu Keretakan Keluarga Jokowi dengan Megawati: Presiden dan Gibran Disebut Bukan Kader PDIP

Beri Nasihat kepada Gibran

Dalam kesempatan itu, Komarudin juga memberi nasihat untuk Gibran.

Ia mewanti-wanti Gibran untuk tidak lagi berbohong jika sudah dilantik sebagai cawapres.

"Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi cawapres lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu lalu dianggap Pak Sekjen wah berbahaya, justru yang berbahaya itu Mas Gibran," ucapnya.

Ia berpendapat, seorang pemimpin boleh berbuat salah tetapi tidak untuk berbohong.

Karena itu, ia berharap Gibran tak lagi melakukan kebohongan jika sudah dilantik sebagai cawapres.

"Sebagai pemimpin istilah saya boleh salah tapi tidak boleh berbohong, apalagi sebentar lagi dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia. Jadi sebenarnya itu, pesan Pak Sekjen itu, beliau lebih berhati-hati ke depan," kata dia.

"Apa yang dia katakan harus dikerjakan, karena bagaimanapun nanti menjadi pemimpin menjadi teladan bagi rakyat Indonesia terutama generasi muda," sambungnya.

Siap Oposisi atau Gabung Koalisi

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, memastikan partainya siap menjadi oposisi maupun gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Basarah menjelaskan, sikap PDIP nantinya berada di tangan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.

"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Basarah memastikan kader PDIP telah dilatih untuk dapat bertahan dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.

Baca juga: Menakar Arah Politik PDIP dan PKB usai Kalah di Pilpres 2024, Jadi Oposisi atau Gabung Koalisi?

Ia pun mengungkit perjuangan Presiden Pertama RI, Soekarno, saat memperjuangkan kemerdekaan.

"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," ujarnya.

Sikap politik PDIP akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang rencananya digelar Mei 2024 mendatang.

Basarah menjelaskan, seluruh struktur partai akan memberikan masukan kepada Megawati tentang posisi politik partai ke depan. Kendati demikian, keputusan mengenai arah politik PDIP sepenuhnya berada di tangan Megawati.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Ibriza Fasti Ifhami)