Oleh karena itu, ia pun meminta agar PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Presiden Jokowi.

Baginya, gugatan PDIP ke PTUN hanya sebagai halusinasi.

"Maksud saya lebih baik daripada capek-capek untuk PTUN, yang paling gampang itu PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang untuk dilakukan," katanya.

"Kalau untuk gugat lagi di PTUN, saya pikir ngga lah. Kita semua tahu secara hukum dan ketatanegaraan barang ini nggak ada lah. Ini hanya seperti kalau orang itu halusinasi. Jadi menurut saya daripada capek-capek lebih baik PDI-P tarik seluruh menterinya. Itu lebih masuk akal dan gampang," sambungnya.

Golkar 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan ,lembaga yang dimandatkan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu baik itu legislatif ataupun Pilpres adalah MK. 

"Kalau kita bicara pemilihan apakah itu Pileg ataukah Pilpres, yang sudah dimandatkan adalah keputusan dari MK, yang final dan binding," katanya di DPP Satkar Ulama, Jakarta, Selasa, (23/4/2024).

Airlangga mengatakan, dengan adanya keputusan MK yang menolak gugatan sengketa Pemilu dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud maka Pilpres 2024 telah selesai.

Menurut Airlangga dengan adanya putusan MK tersebut maka tidak adalagi ketidakpastian pada Pilpres 2024.

Selain itu kata dia,  dengan adanya putusan MK maka masyarakat kini sudah mendapatkan kepastian bahwa pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo-Gibran.

"InsyaAllah besok (Rabu) KPU akan memberikan semacam sertifikat atau keputusan pemenang pilpres 2024 dan dengan demikian tentu ketidakpastian sudah selesai," katanya.

Pakar 

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menegaskan bahwa PDIP tak bisa menggugat hasil Pilpres 2024 ke PTUN. 

Menurutnya, permohonan gugatan tersebut tak relevan karena sudah ada putusan dariMK terkait sengketa Pilpres 2024.