"Hal tersebut sepertinya akan dibangun berdasarkan pertimbangan rekonsiliasi politik dan persatuan nasional untuk menghadapi kemungkinan goncangan-goncangan sosial yang banyak disulut oleh dinamika geo ekonomi politik dunia," tuturnya.

Baca juga: PDIP Bicara Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo: Tunggu Usai Rakernas

Sementara itu, terkait kalkulasi atas masa depan demokrasi Indonesia, pertimbangan dari PDI Perjuangan maka pembacaan situasi global dan nasional seperti yang berlangsung diatas memperlihatkan bahwa kondisi yang berlangsung tidak berada dalam situasi normal.

"Pembacaan PDI Perjuangan terkait situasi demokrasi dalam kondisi saat ini membutuhkan keseimbangan antara demokrasi dalam situasi yang kondusif untuk menjaga soliditas kebersamaan untuk melampaui potensi krisis," katanya.

Dengan mengambil opsi di luar oposisi politik, kata Airlangga, PDI Perjuangan menjaga agar partai jangan sekadar mengambil sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, sehinga legitimasi pemerintah untuk menangani kondisi krisis akan tetap terjaga.

"Jalan politik yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan jika benar bergabung dengan koalisi pemerintah adalah tetap mengawal dan memberi masukan dalam relasi yang lebih dekat dengan pemerintah terkait dengan isu-isu demokrasi, sekaligus berkontribusi sebagai bagian yang memiliki otoritas politik dan melakukan eksekusi politik dalam posisi sebagai bagian dari lembaga eksekutif," ujarnya.

Dengan kekuatan politik sangat besar sebagai pemenang Pileg 2024 (perolehan 17 persen suara), Airlangga menyebut posisi bargaining politik PDI Perjuangan dalam kubu kekuasaan tentu akan sangat signifikan sekaligus sangat menguatkan koalisi pemerintah dalam pengelolaan negara dalam pemerintahan yang akan terbentuk.

"Hal yang menjadi catatan adalah pada momentum yang tepat bagi arah terbentuknya negosiasi dan rekonsiliasi politik diantara PDI Perjuangan dengan koalisi pemenang Pilpres 2024," pungkasnya. (Tribun Network/ Yuda).