TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Hal tersebut seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Senin (22/4).

Menurut Muzani, pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri hanya tinggal mencocokan waktu saja.

"Terhadap pertanyaan kapan bertemu dengan ibu mega, sekarang sedang mulai dicocokkan waktu-waktunya dan mudah-mudahan agenda ini tidak terlalu lama lagi akan disampaikan ke hadapan publik," kata Muzani, Senin malam.

Muzani mengatakan Prabowo selalu berupaya adanya rekonsiliasi setelah Pilpres 2024. Karena itu, proses komunikasi politik akan terus menerus dilakukan dan tidak berhenti.

"Pak Prabowo akan selalu berpikir positif dan ke depan bagi bangsa Indonesia. Karena itu upaya rekonsiliasi yang akan dilakukan tidak akan berhenti dan akan terus dilakukan," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran itu menyatakan rekonsiliasi tidak hanya dilakukan kepada pimpinan partai politik saja. Akan tetapi, rekonsiliasi terhadap tokoh sebagai simbol persatuan.

"Rekonsiliasi akan dilakukan termasuk dengan pimpinan partai politik ataupun dengan tokoh-tokoh yang bisa dianggap sebagai sebuah simbol bagi upaya untuk mempersatukan bangsa," jelasnya.

Baca juga: Usai Putusan Sengketa Pilpres, Kapan Prabowo-Megawati Bertemu? Ini Kata Gerindra dan PDIP

Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) juga bicara rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut, bahwa pertemuan itu sejatinya menunggu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP pada 24-26 Mei 2024, mendatang.

"Jika pertemuan yang dimaksud adalah bersifat politik formal kenegaraan, maka kita akan masih menunggu sebuah rapat kerja nasional yang tadi Mas Djarot (Ketua DPP PDIP) sudah informasikan detail tanggalnya, yaitu 24, 25, 26 Mei yang akan datang," kata Ahmad Basarah.

Wakil Ketua MPR RI ini pun menjelaskan, peluang Megawati dan Prabowo bertemu tetap ada.

Apalagi, kata Basarah, keduanya disebut tidak pernah memiliki persoalan pribadi. Selain itu, keduanya juga dikenal sudah menjalin komunikasi dan hubungan baik sejak lama.

"Secara pribadi, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik. Mereka berdua punya sejarah panjang di dalam hubungan antar manusia, bangsa Indonesia tersebut," terangnya.

Dia menjelaskan, Megawati mengetahui porsi dan momentum yang tepat untuk melaksanakan pertemuan dengan Prabowo. Sehingga, pertemuan yang sifatnya pribadi juga mungkin terjadi.

"Ibu Megawati adalah seorang tokoh bangsa yang tahu persis protokolernya, mana protokoler sebagai pribadi, seorang warga negara Indonesia, seperti beliau menuliskan di amicus curiae kemarin, kapan beliau sebagai seorang ibu, dan kapan beliau sebagai seorang ketua umum partai politik, dan kapan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia kelima," pungkas Basarah.

Peluang Berkoalisi

Pasca putusan sidang MK, masyarakat Indonesia bertanya-tanya tentang bagaimana sikap politik PDI Perjuangan terhadap rezim baru yang Akan berkuasa. Tentu dihadapkan pada dua kemungkinan jawaban yaitu oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Pengamat Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman menilai apabila PDIP cenderung untuk memilih merapat dengan Prabowo Subianto.

Sikap tersebut dapat dijelaskan dari beberapa analisis baik dari kondisi global maupun dalam negeri dengan pertimbangan yang jernih dan hati-hati terkait kepentingan nasional.

Baca juga: Menang di MK, TKN Prabowo-Gibran Ingin Langsung Gandeng Lawan Politiknya untuk Gabung Koalisi

"Pertama-tama yang menjadi alasan apabila PDI Perjuangan merapat pada posisi politik Prabowo Subianto adalah karena memang relasi politik yang baik antara pimpinan Partai Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto, bahkan Prabowo pernah maju menjadi kandidat Wapres dari Kandidat Presiden Megawati Soekarnoputri pada momen Pilpres 2009," kata Airlangga, Selasa (23/4).

"Sementara setelah Pilpres 2024 selesai dengan keunggulan dari Prabowo Subianto, sinyalemen dari Prabowo untuk menerima dengan tangan terbuka PDI Perjuangan yang ditandai akan dilakukannya pertemuan antara Prabowo dan Megawati menunjukkan arah kerjasama antara dua kekuatan politik tersebut," tambahnya.

Dia menuturkan, kemungkinan posisi politik PDIP Perjuangan ini diambil sepertinya tidak dapat dilepaskan dari analisis interaksi antara situasi global dan domestic dalam kerangka stabilitas sosial Indonesia dalam turbulensi ekonomi-politik yang begitu kencang.

Berbagai macam situasi dunia yang tidak menentu terutama terkait dengan warisan efek krisis Covid-19 yang masih berpengaruh secara ekonomi.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan perkembangan geo-politik global terkait dengan Perang Rusia-Ukraina yang belum ada tanda-tanda mereda dan diikuti dengan potensi perang yang melibatkan Palestina-Israel-Iran yang membuka ruang kemungkinan akan keterlibatan kekuatan-kekuatan dunia akan membawa efek yang besar secara global, termasuk juga Indonesia.

Seperti gangguan rantai pasok (supply chain) pangan, laju investasi, daya tukar mata uang sampai dengan hambatan kemungkinan pelemahan pertumbuhan ekonomi global maupun nasional.

"Dalam kondisi sosial ekonomi seperti ini maka diperlukan langkah politik yang hati-hati untuk dapat menjaga keseimbangan politik dan meredam potensi polarisasi politik yang dapat mengarah pada situasi chaos politik," ujarnya.

Berbagai hal tersebut, kata Airlangga, sudah menjadi bagian dari kalkulasi politik elite seperti dapat kita lihat pada pesan dari Prabowo kepada pendukungnya untuk tidak melakukan aksi ke jalan saat pembacaan putusan MK.

Pembacaan politik serupa sepertinya juga menjadi kalkulasi yang menjadi pertimbangan dari PDI Perjuangan dalam menimbang posisi politiknya.

"Hal tersebut sepertinya akan dibangun berdasarkan pertimbangan rekonsiliasi politik dan persatuan nasional untuk menghadapi kemungkinan goncangan-goncangan sosial yang banyak disulut oleh dinamika geo ekonomi politik dunia," tuturnya.

Baca juga: PDIP Bicara Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo: Tunggu Usai Rakernas

Sementara itu, terkait kalkulasi atas masa depan demokrasi Indonesia, pertimbangan dari PDI Perjuangan maka pembacaan situasi global dan nasional seperti yang berlangsung diatas memperlihatkan bahwa kondisi yang berlangsung tidak berada dalam situasi normal.

"Pembacaan PDI Perjuangan terkait situasi demokrasi dalam kondisi saat ini membutuhkan keseimbangan antara demokrasi dalam situasi yang kondusif untuk menjaga soliditas kebersamaan untuk melampaui potensi krisis," katanya.

Dengan mengambil opsi di luar oposisi politik, kata Airlangga, PDI Perjuangan menjaga agar partai jangan sekadar mengambil sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, sehinga legitimasi pemerintah untuk menangani kondisi krisis akan tetap terjaga.

"Jalan politik yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan jika benar bergabung dengan koalisi pemerintah adalah tetap mengawal dan memberi masukan dalam relasi yang lebih dekat dengan pemerintah terkait dengan isu-isu demokrasi, sekaligus berkontribusi sebagai bagian yang memiliki otoritas politik dan melakukan eksekusi politik dalam posisi sebagai bagian dari lembaga eksekutif," ujarnya.

Dengan kekuatan politik sangat besar sebagai pemenang Pileg 2024 (perolehan 17 persen suara), Airlangga menyebut posisi bargaining politik PDI Perjuangan dalam kubu kekuasaan tentu akan sangat signifikan sekaligus sangat menguatkan koalisi pemerintah dalam pengelolaan negara dalam pemerintahan yang akan terbentuk.

"Hal yang menjadi catatan adalah pada momentum yang tepat bagi arah terbentuknya negosiasi dan rekonsiliasi politik diantara PDI Perjuangan dengan koalisi pemenang Pilpres 2024," pungkasnya. (Tribun Network/ Yuda).