TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengaku partainya belum ditawari kursi menteri oleh capres terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan.

Surya Paloh mengatakan saat ia bertemu dengan Prabowo pada Kamis (25/4), tidak ada bahasan jatah menteri untuk NasDem.

"Belum, belum, belum ada (tawaran) dan kita tidak membicarakan hal itu," kata Surya Paloh di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4).

Menurut Surya Paloh, NasDem menyadari posisi partainya yang sejak awal tidak mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 2024.

Bersama PKB dan PKS, NasDem mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Maka itu meski sudah mendeklarasikan akan mendukung pemerintahan Prabowo, NasDem tidak meminta jatah menteri dan menyerahkan kepada Prabowo.

"Dari internal enggak ada juga masalahnya, memang, kita menyadari, siapa kita?" kata Paloh.

Sebelumnya, dalam pertemuan antara Paloh dan Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, terjadi beberapa kesepakatan. Prabowo mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan Partai NasDem akan bergabung ke koalisi.

"Hingga hari, ini terjadi bisa dikatakan satu pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerja sama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam konferensi persnya.

Dalam kesempatan yang sama, Paloh menegaskan Partai NasDem akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"NasDem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," kata Paloh.

Selain NasDem, dua partai yang menjadi rekan koalisinya di Pilpres 2024 lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memberi sinyal siap bergabung ke koalisi Prabowo.

Sebelum bertemu Paloh, Prabowo sudah lebih dulu bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan elite PKB di kantor DPP PKB pada Rabu (24/4) lalu.

Usai pertemuan itu, Cak Imin mengungkapkan mengenai dukungan partainya terhadap Prabowo. Cak Imin menyebut sikap itu telah disampaikan saat bertemu dengan Prabowo.

"Pertanyaan soal pertemuan kemarin (dengan Prabowo) saya rasa sudah tidak harus dijawab karena sudah cetho welo-welo (sangat jelas). Sudah barang jelas, jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi, itu namanya meragukan," kata Cak Imin menjawab pertanyaan wartawan di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/4) malam.

Saat ditegaskan apakah PKB akan berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, Cak Imin kembali menjawab dengan pernyataan yang sama.

"Sudah jelas sudah, cetho welo-welo (jelas banget)," ucap Cak Imin.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan PKB akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Namun, dia menuturkan, pernyataan itu akan secara jelas disampaikan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

”Jadi arahnya kan sudah jelas kalau dibilang sudah cetho, sudah jelas, ya berarti sudah jelas. Kan nunggu pelantikan, nanti kalau soal kepastian sudah di dalam kita ngomong pasti nanti kan ada proses. Masih 6 bulan terlalu dini kalau kita sudah merasa pastikan semuanya," terang Jazilul.

Baca juga: Golkar Sambut Gembira NasDem & PKB Gabung Prabowo, Tegaskan soal Jatah Menteri Kewenangan Prabowo

Di sisi lain Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsyi juga memberi sinyal partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk lima tahun ke depan. Aboe mengatakan, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode berada di luar pemerintahan.

"Ini kan sudah selesai acara, ke depan ini kita ingin berbuat untuk bangsa ya, kita kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar," kata Aboe di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4).

Aboe mengatakan, memutuskan koalisi atau oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal.

"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.

Ia mengatakan, hubungan PKS dan Prabowo pun baik-baik saja dan sudah terjalin sejak lama sehingga mudah saja apabila kedua pihak kembali bersatu. PKS merupakan partai politik yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau seapa lagi, langit dan bumi? Itu hubungan yang diomongin sama Prabowo dan kita sama Prabowo ini cukup lama hubungan jadi sudah enggak sulit," kata dia.

Namun seperti apa pastinya sikap PKS, apakah tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, akan ditentukan dalam rapat Majelis Syuro.

"Banyak pihak yang bertanya, setelah 10 tahun menjadi oposisi, ke mana arah politik PKS pada pemerintahan baru mendatang? Tentu ranah inilah yang nanti akan menjadi ranah kebijakan yang akan diputuskan oleh musyawarah Majelis Syuro atau badan pekerja Majelis Syuro," kata Presiden PKS, Ahmad Syaikhu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4).

Dia mengatakan, PKS tak masalah tetap menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan Prabowo. Sebab, kata Syaikhu, kedua posisi itu sama-sama terhormat.

"Namun, saya meminjam kata-kata Pak Anies Rasyid Baswedan, calon presiden yang kita usung, beliau sempat mengatakan baik di dalam maupun di luar pemerintahan, sama-sama terhormat, asalkan tujuannya untuk kemaslahatan dan kemajuan rakyat Indonesia," tutur dia.

"Maka dalam momentum yang baik inilah kami mohon doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian agar kami bisa terus konsisten istiqomah dalam berjuang membela rakyat," tambahnya.(tribun network/dng/ibr/dod)