TRIBUNNEWS.COM - Partai NasDem telah menyatakan dukungannya kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sikap NasDem kemudian disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga memastikan akan mendukung pemerintahan baru.

Dengan begini, Koalisi Indonesia Maju (KIM) bertambah besar dan soal jatah kursi menteri tiap partai politik (parpol) yang berada di dalamnya pun menjadi perbincangan.

Sebagai pihak yang baru bergabung, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku belum mendapatkan tawaran kursi menteri untuk partainya di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Surya juga mengatakan, belum ada perbincangan apa pun terkait tawaran kursi menteri.

Hal ini disampaikannya saat di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

"Belum, belum. Belum ada (tawaran kursi menteri) dan kita tidak membicarakan hal itu," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut internal partainya tak memiliki masalah apa pun perihal tawaran dari Prabowo-Gibran.

Surya menegaskan, Partai NasDem sadar diri karena bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran setelah Pilpres 2024 rampung.

"Dari internal enggak ada juga masalahnya. Memang kita menyadari, siapa kita?" tanya Surya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyerahkan sepenuhnya jatah kursi pemerintahan baru kepada Prabowo Subianto.

Baca juga: Pakar Yakin Prabowo Mampu Lanjutkan Strategi Geopolitik Jokowi

Ie menjelaskan, sejatinya menteri adalah pembantu presiden untuk menjalankan amanah masyarakat.

"Kalau menteri itu kan pembantu presiden untuk menjalankan amanat titipan rakyat yang diberikan kepada Pak Prabowo," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Jazilul menyebut partai politik tidak boleh mengatur Prabowo terkait penentuan jatah menteri.

Sebagai presiden nanti, eks Danjen Kopassus itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja para menterinya.

"Bahwa berasal dari kalangan apa pun itu haknya Pak Prabowo, tidak ada partai yang boleh ngatur kan, enggak ada itu enggak ada di aturan konstitusi maksudnya, yang boleh mengangkat itu hanya Pak Prabowo," ujarnya.

Selain itu, Jazilul juga membeberkan bahwa PKB belum membahas pembagian jatah menteri dengan Prabowo.

"Tidak ada, tidak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri, dan dari dulu PKB setiap koalisi juga tidak pernah membahas syarat dan bagi-bagi kursi," ucapnya.

Jazilul juga menyatakan, ketika Prabowo menyambangi Kantor DPP PKB pada Rabu (24/4/2024), tak ada pembahasan terkait jatah menteri.

"Hanya menyamakan kira-kira tantangannya ini kita harus bersama-sama menghadapinya kondisi ekonomi yang berat, kondisi perubahan global yang berat," ungkapnya.

Tak Bikin PAN Khawatir

Di sisi lain, kehadiran NasDem dan PKB sebagai pendukung Prabowo-Gibran tak membuat Partai Amanat Nasional (PAN) khawatir jatah kursi menteri mereka akan berkurang.

"Enggak khawatir, ngapain kita khawatir. Enggak khawatir," kata Yandri kepada Tribunnews.com, Sabtu.

Yandri menuturkan bahwa Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menentukan para menterinya. 

"Kita serahkan kepada Pak Prabowo dan PAN ini dengan Pak Prabowo itu sudah sangat lama," ujarnya.

Menurutnya, Prabowo adalah seorang negarawan dan sosok yang sangat baik.

Hal ini tercermin ketika pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) itu bersilaturahmi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Makanya, dia walaupun di tengah serangan banyak waktu kampanye, debat capres yang begitu panas, diserang habis-habisan, tapi beliau bisa enjoy, bisa silaturahmi," ucapnya.

Atas dasar itu, ia mengungkapkan PAN tidak ragu mendukung Prabowo karena sikap kenegarawanannya.

"Oleh karena itu, kami sedikit pun tidak ragu, tidak khawatir. Apa yang diambil langkah-langkah oleh Pak Prabowo berkomunikasi, bersilaturahmi atau bahkan mengajak parpol lain di luar KIM untuk bergabung, bagi PAN tidak khawatir," tuturnya.

(Tribunnews.com/Deni/Ibriza/Fersianus)