TRIBUNNEWS.COM - Partai NasDem telah menyatakan dukungannya kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sikap NasDem kemudian disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga memastikan akan mendukung pemerintahan baru.

Dengan begini, Koalisi Indonesia Maju (KIM) bertambah besar dan soal jatah kursi menteri tiap partai politik (parpol) yang berada di dalamnya pun menjadi perbincangan.

Sebagai pihak yang baru bergabung, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku belum mendapatkan tawaran kursi menteri untuk partainya di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Surya juga mengatakan, belum ada perbincangan apa pun terkait tawaran kursi menteri.

Hal ini disampaikannya saat di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

"Belum, belum. Belum ada (tawaran kursi menteri) dan kita tidak membicarakan hal itu," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut internal partainya tak memiliki masalah apa pun perihal tawaran dari Prabowo-Gibran.

Surya menegaskan, Partai NasDem sadar diri karena bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran setelah Pilpres 2024 rampung.

"Dari internal enggak ada juga masalahnya. Memang kita menyadari, siapa kita?" tanya Surya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyerahkan sepenuhnya jatah kursi pemerintahan baru kepada Prabowo Subianto.

Baca juga: Pakar Yakin Prabowo Mampu Lanjutkan Strategi Geopolitik Jokowi

Ie menjelaskan, sejatinya menteri adalah pembantu presiden untuk menjalankan amanah masyarakat.

"Kalau menteri itu kan pembantu presiden untuk menjalankan amanat titipan rakyat yang diberikan kepada Pak Prabowo," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Jazilul menyebut partai politik tidak boleh mengatur Prabowo terkait penentuan jatah menteri.