Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden PKS Ahmad Syaikhu, merespons sikap Partai Gelora yang menolak PKS bergabung dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Dikatakan Syaikhu, PKS tak mempersoalkan penolakan yang disampaikan Partai Gelora.

Sebab, PKS memiliki pengalaman sebagai parpol yang pernah berada di dalam dan luar pemerintahan yang sedang berkuasa.

"Bagi kami enggak masalah, mau di luar, di dalam, Kami punya pengalaman tersendiri ya," kata Syaikhu ditemui di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Syaikhu berujar, hingga kini sikap politik PKS kedepannya belum ditentukan apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo, atau tetap menjadi oposisi.

Diungkapkannya, PKS menunggu keputusan hasil musyawarah Majelis Syura terkait hal tersebut.

"Kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam polisi atau oposisi sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syura atau badan pekerja Majelis Syura," ucap Syaikhu.

"Saya sebagai presiden PKS akan melaksanakan apa pun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syura," imbuhnya.

Di sisi lain, Syaikhu mengungkapkan bahwa ada komunikasi yang terjalin antara PKS dengan presiden terpilih, Prabowo.

Namun dia tak mau berspekulasi lebih jauh apakah komunikasi itu akan membawa PKS merapat ke pemerintahan mendatang.

"Ya mudah-mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga," pungkas Syaikhu.

Baca juga: Komentar Menohok Mardani Respons Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

Diberitakan sebelumnya, narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Koalisi Perubahan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, ternyata hanya sekadar gimik untuk meraup suara.

Pasalnya, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langsung dinyatakan bubar.