TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik sekaligus Direkur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad mengungkap peluang PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Nyarwi menilai PKS masih memiliki peluang bergabung dalam koalisi Prbaowo-Gibran meski ditolak mentah-mentah oleh Partai Gelora.

Ia pun mengungkit dukungan PKS untuk Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019.

"Kalau kita lihat track record PKS dua kali mendukung Prabowo dalam pilpres dan juga kedekatan dengan Prabowo. PKS punya peluang ditarik dalam pemerintahan Prabowo," jelasnya saat dihubungi Senin (29/4/2024) malam.

Menurut Nyarwi, PKS masih memiliki peluang 40 persen untuk bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Terlebih, Prabowo telah menyatakan tekad untuk merangkul semua rivalnya di Pilpres 2024 ini.

"Kita bisa simak Prabowo semangatnya merangkul semuanya. Jadi saya kira PKS ini 40 persen masih punya peluang bergabung," jelasnya.

Saat ini, kata dia, partai yang paling memungkinkan berada di oposisi adalah PDIP.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarniputri itu dinilai bakal menjadi oposisi karena kerap lantang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan proses majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Selain itu, PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 harus menelan pil pahit karena kalah telak dari Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, PDIP juga pernah menjadi oposisi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Jawaban Santai PKS seusai Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, Ungkit 10 Tahun Jadi Oposisi

Sinyal PKS Gabung Pemerintahan

Sementara itu, PKS mengaku hingga kini belum memutuskan sikap politiknya seusai Pilpres 2024 berakhir.

Presiden PKS, Ahmad Syaiku menyebut PKS tak keberatan berada di luar atau dalam pemerintahan.

"Bagi kami enggak masalah, mau di luar, di dalam, Kami punya pengalaman tersendiri ya," kata Syaikhu ditemui di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).