Syaikhu menegaskan, hingga saat ini PKS belum menentukan sikap untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran atau tetap menjadi oposisi.

Keputusan tersebut akan diambil dari hasil musyawarah Majelis Syura.

"Kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam polisi atau oposisi sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syura atau badan pekerja Majelis Syura," ucap Syaikhu.

"Saya sebagai presiden PKS akan melaksanakan apa pun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syura," imbuhnya.

Kendati demikian, Syaikhu tak menampik adanya konunikasi antara PKS dan Prabowo.

Ia enggan berspekulasi lebih jauh apakah komunikasi itu akan membawa PKS menjadi koalisi pemerintahan mendatang.

"Ya mudah-mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga," pungkas Syaikhu.

Baca juga: Cak Imin Pertanyakan Sikap Politik, Anies Baswedan Tak Masuk Daftar Cagub Jakarta dari PKS?

PSI: PKS dan PDIP Cocoknya Oposisi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Furqan Amini M Chan berharap tak banyak partai tambahan yang bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran juga membutuhkan partai penyeimbang yang berada di oposisi.

"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan."

"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Rahmat Fajar Nugraha/Wahyu Gilang Putranto)