Ganjar Ogah Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Arah Politik PDIP Dinilai Lebih Condong ke Oposisi
Ganjar Pranowo tegaskan tak mau bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran, disebut cerminkan sikap PDIP.
Penulis: Nuryanti
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tak akan bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mendatang.
Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Meski begitu, Ganjar Pranowo menegaskan akan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain itu, Ganjar menyampaikan akan menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.
"Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat tidak perlu saling mencibir," katanya, Senin.
Disebut Cerminan Sikap PDIP
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang tak mau bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasto menilai, keputusan Ganjar tersebut mencerminkan sikap PDIP.
"Ya tentu saja (mencerminkan sikap partai), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik," ungkapnya di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin.
Menurut Hasto, Pemilu tak pernah melunturkan sikap partai pengusung Ganjar-Mahfud untuk berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara.
Ia lantas menyebut, saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan, investasi, global warming, dan geopolitik lainnya.
Baca juga: Beda Sikap Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Setelah Pilpres 2024
"Semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Itu lah energi yang akan diberikan," papar Hasto.
Arah Kebijakan PDIP Terlihat Condong ke Oposisi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, melihat arah kebijakan politik PDIP adalah di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini terlihat setelah PDIP mendukung keputusan Ganjar yang memilih berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jadi, kalau Ganjar ingin di luar pemerintahan, PDIP juga men-support itu, kelihatannya arah kebijakan partai lebih condong ke oposisi. Kira-kira ke sana arahnya,” jelas Ujang, Selasa (7/5/2024), dilansir Kompas.com.
Ujang menambahkan, PDIP memang sejak awal arahnya lebih berat menjadi oposisi.
Sebab, kata dia, PDIP bisa dianggap tidak konsisten oleh para pendukung dan kadernya jika memutuskan berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Karena di situ (pemerintahan Prabowo) ada Jokowi dan Gibran, yang sama-sama kita tahu Jokowi dan Gibran tidak mendukung PDIP, tidak mendukung Ganjar-Mahfud,” terang Ujang.
Ganjar-Mahfud Bubarkan Tim Pemenangan
Di sisi lain, Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membubarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk Pilpres 2024 di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin.
Ganjar mengatakan, dirinya bersama Mahfud MD berterima kasih atas peran seluruh tim pemenangan dalam Pilpres 2024.
"Tentu saya dan Pak Mahfud merasa bangga ada orang-orang hebat di belakang saya dan di depan saya yang selama ini kita bersama-sama memperjuangkan demokrasi dan kebenaran. Salam sehat buat teman-teman," ungkap Ganjar, Senin.
Ganjar pun secara resmi menutup kegiatan TPN Ganjar-Mahfud setelah dinyatakan kalah dalam Pilpres 2024.
"Dan dengan mengucap syukur Alhamdulillah kita tutup seluruh kegiatan TPN dan beberapa orang masih tetap berlanjut," ujarnya.
Baca juga: PDIP Bangga Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran: Sikap yang Sangat Baik
Adapun pembubaran ini dihadiri oleh Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.
Selain itu, hadir anggota Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono.
Hadir juga Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dan Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi.
Tanda-tanda Megawati Tolak Presidential Club
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat melayangkan kritik soal wacana pembentukan Klub Presiden oleh Prabowo Subianto.
Kritik Djarot itu dinilai jadi sinyal kuat jika Megawati Soekarnoputri berpeluang menolak rencana Prabowo tersebut.
"Penilaian Djarot Syaiful Hidayat mengenai tidak ada urgensinya presidential club dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan," kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Selasa.
Jamiluddin menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan Megawati berpeluang menolak rencana dari Prabowo untuk mengumpulkan para Presiden RI terdahulu dalam satu forum.
Baca juga: Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Dibubarkan, Wakil Ketua Umum TPN: Kami Sudah All Out
Faktor pertama, soal kemungkinan besar Megawati dan Joko Widodo (Jokowi) akan berada satu lingkaran di Klub Presiden itu.
"Faktor adanya Joko Widodo di presidential club. Megawati tampaknya belum sudi duduk bersama dengan Jokowi dalam bentuk event apa pun," katanya.
"Karena itu, kalau presidential club mempersyaratkan pertemuan Prabowo dengan tiga mantan presiden dalam satu meja, tampaknya Megawati akan menolaknya," ungkap Jamiluddin.
Kedua, apabila PDIP memposisikan diri sebagai oposisi atau di luar pemerintahan, maka Megawati nampaknya akan menolak wacana Klub Presiden tersebut.
"Selain itu, kehadiran Megawati di presidential club juga bisa membingungkan kadernya di parlemen," jelasnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Fersianus Waku/Rizki Sandi Saputra) (Kompas.com/Novianti Setuningsih)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.