TRIBUNNEWS.COM - Mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tak akan bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mendatang.

Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Meski begitu, Ganjar Pranowo menegaskan akan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain itu, Ganjar menyampaikan akan menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

"Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat tidak perlu saling mencibir," katanya, Senin.

Disebut Cerminan Sikap PDIP

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang tak mau bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasto menilai, keputusan Ganjar tersebut mencerminkan sikap PDIP.

"Ya tentu saja (mencerminkan sikap partai), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik," ungkapnya di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin.

Menurut Hasto, Pemilu tak pernah melunturkan sikap partai pengusung Ganjar-Mahfud untuk berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara.

Ia lantas menyebut, saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan, investasi, global warming, dan geopolitik lainnya.

Baca juga: Beda Sikap Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Setelah Pilpres 2024

"Semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Itu lah energi yang akan diberikan," papar Hasto.

Arah Kebijakan PDIP Terlihat Condong ke Oposisi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, melihat arah kebijakan politik PDIP adalah di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini terlihat setelah PDIP mendukung keputusan Ganjar yang memilih berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jadi, kalau Ganjar ingin di luar pemerintahan, PDIP juga men-support itu, kelihatannya arah kebijakan partai lebih condong ke oposisi. Kira-kira ke sana arahnya,” jelas Ujang, Selasa (7/5/2024), dilansir Kompas.com.