TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDIP Darmadi Durianto pesimis partainya bakal mengusung Anies Baswedan sebagai cagub DKI Jakarta. Apalagi menduetkannya dengan Ahok.

"Pasnya duel (bertanding saling mengalahkan satu sama lain) bukan duet. Selain soal aturan KPU (duetkan Anies dengan Ahok) tidak membolehkannya. Yang jelas peluang Anies direkomendasikan PDIP sebagai cagub DKI Jakarta juga sangat tipis," ujarnya kepada wartawan, Minggu(12/5/2024). 

Darmadi juga menilai, usulan sejumlah pihak yang menginginkan Anies-Ahok duet dalam pilkada DKI Jakarta sulit terealisasi.

"Selain faktor ideologis juga faktor gaya kepemimpinan. Ahok lebih tegas dalam mengeksekusi sebuah kebijakan sedangkan Anies banyak ragunya. Contoh soal kebijakan transparansi anggaran di mana di era Ahok itu dibuat secara transparan, publik bisa akses dan mengetahui setiap kebijakan anggaran Pemprov, tapi pada masa kepemimpinan Anies hal itu justru ditiadakan," jelasnya.

Kendati demikian, Darmadi mengaku tak mau mendahului keputusan partainya terkait sosok siapa yang bakal diberikan rekomendasi cagub DKI Jakarta nanti.

"Tapi semua kita serahkan kepada Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri yang punya hak prerogatif menentukan siapa yang pantas diusung sebagai cagub DKI Jakarta," ujarnya.

Hanya saja, kata Darmadi, dibandingkan Anies, Ahok jauh lebih besar kansnya didukung PDIP untuk jadi cagub DKI Jakarta.

"Selain sebagai kader partai, rekam jejak Ahok dibandingkan Anies ketika pimpin Jakarta jauh lebih baik dan selaras dengan cita-cita partai khususnya soal keberpihakannya kepada wong cilik," ucapnya. 

Darmadi juga mengingatkan, jangan sampai pilkada kali ini kembali memunculkan politik identitas yang membuat keterbelahan sangat tajam di tengah publik sebelumnya.

"Saya kira kita harus menyadari bahwa dampak politik identitas begitu berbahaya," katanya.

Sekali lagi menurutnya, akar ideologi juga menjadi sangat penting untuk dilihat publik sebagai alasan keduanya tidak mungkin berpasangan.

"Ahok yang dilahirkan dari rahim ideologi kerakyatan dengan mengusung prinsip-prinsip pluralisme, egaliterianisme tidak mungkin mau berdampingan dengan seseorang yang rekam jejaknya justru didukung kelompok-kelompok anti kemajemukan (plural) dan intoleran. Bagi PDIP pluralisme adalah spirit yang mesti dijaga sebagai wujud komitmen terhadap kebhinekaan," ujarnya.

Darmadi mencatat, rekam jejak Anies dengan ideologi partainya tidak selaras sejauh ini.

"Ketum kami dalam beberapa kesempatan bahkan kerap melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Anies Baswedan misal soal kebijakan penebangan pohon di Monas untuk rencana gelaran Formula E waktu itu. Bukan tanpa alasan ketum kami mengkritik saat itu karena bagi PDIP Monas selain masuk sebagai cagar budaya tempat itu juga memiliki sakralitas yang tinggi di mana spirit kegotongroyongan menopang berdirinya Monas yang kita kenal saat ini," ujarnya.

"Ibu Mega juga bahkan menilai di bawah kepemimpinan Anies kala itu, Jakarta justru amburadul karena tidak masuk sebagai kota intelektual (city of intelect) sebagaimana penilaian dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 2020 lalu," tambahnya. 

Terakhir, Darmadi berharap agar Ahok bersedia kembali mencalonkan diri sebagai cagub DKI Jakarta 2024.

Baca juga: 2 Alasan Duet Anies-Ahok Sulit Terjadi, Pengamat Ungkap Penghalangnya

"Rakyat Jakarta butuh gaya kepemimpinan Ahok yang tak banyak basa basi dan tidak mengedepankan cara-cara berpolitik yang penuh kebencian (politik identitas). Rakyat Jakarta butuh kepemimpinan yang berani mendobrak kebiasaan lama bukan berkompromi dengannya (mengutamakan kepentingan oligarki). Saya kira Ahok adalah jawaban paling relevan atas berbagai problematika yang ada di Jakarta," tuturnya.